Faktual.news – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan sebuah terobosan besar yang menyasar langsung ke tangan masyarakat. Kabar mengejutkan datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan rencana pemberian ponsel atau handphone (HP) secara gratis kepada warga negara Indonesia.
Langkah ambisius ini bukan sekadar pemberian perangkat elektronik biasa. Hashim menjelaskan bahwa setiap ponsel yang dibagikan nantinya akan dilengkapi dengan fitur rekening digital yang sudah terintegrasi. Menariknya, setiap rekening tersebut akan langsung dilengkapi dengan saldo awal sebesar Rp50 ribu sebagai modal awal bagi penggunanya.
Dalam keterangannya di acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Hashim menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses keuangan digital. Fokus utama dari pembagian rekening gratis ini adalah menyasar warga yang baru saja menginjak usia 17 tahun atau mereka yang selama ini belum memiliki akses ke layanan perbankan formal.
"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," ujar Hashim menjelaskan mekanisme teknisnya.
Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menunjuk dua institusi perbankan besar, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kedua bank ini memegang mandat untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang selama ini masih berada di luar sistem perbankan atau unbanked. Berdasarkan data Bank Dunia, angka ini menunjukkan masih besarnya potensi inklusi keuangan yang harus dikejar oleh pemerintah.
Selain untuk meningkatkan literasi digital, rekening di dalam ponsel gratis tersebut akan berfungsi sebagai saluran utama penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah berencana mengubah pola distribusi bantuan tunai yang selama ini sering dilakukan secara fisik menjadi sistem digital yang lebih efisien. Melalui sistem ini, Kementerian Keuangan dapat mengirimkan dana bantuan langsung ke rekening digital di ponsel penerima manfaat tanpa perantara.
Meski terdengar sangat masif, program ini tidak akan langsung terealisasi dalam waktu dekat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah memberikan gambaran bahwa tahun ini pemerintah masih fokus pada pembahasan teknis dan regulasi. Program ini diproyeksikan baru akan mulai berjalan secara efektif pada tahun 2027.
Terkait mekanisme distribusinya, pemerintah berencana mengintegrasikan pembuatan rekening ini dengan proses administrasi kependudukan. Artinya, saat seorang warga mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sistem secara otomatis akan menyiapkan rekening digital tersebut. Hal ini dimungkinkan karena data kependudukan telah terintegrasi secara kuat dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
