Faktual.news – Dunia saat ini tengah menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi global, khususnya bagi negara-negara berkembang. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengeluarkan peringatan keras mengenai adanya "badai sempurna" yang terdiri dari tiga krisis besar yang menghantam secara bersamaan. Ketiga ancaman tersebut meliputi krisis energi yang tak menentu, fenomena iklim El Nino yang ekstrem, serta lonjakan biaya pinjaman utang yang mencekik.
Kombinasi dari ketiga faktor ini diprediksi akan membawa dampak sosial yang sangat masif. UNDP memperingatkan bahwa puluhan hingga ratusan juta penduduk di berbagai belahan dunia terancam jatuh kembali ke dalam jurang kemiskinan ekstrem. Administrator UNDP, Alexander De Croo, menggambarkan kondisi negara-negara berkembang saat ini seperti seseorang yang sedang ditarik tangan dan kakinya ke berbagai arah yang berbeda, sebuah posisi yang sangat sulit untuk bertahan.
Salah satu pemicu utama adalah ketidakstabilan harga energi global. Konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah telah mendorong harga minyak dunia menembus angka US$100 per barel. Meskipun sebelumnya pemerintah di berbagai negara sempat memberikan subsidi atau kebijakan darurat untuk melindungi warga miskin, kini ruang fiskal mereka mulai menipis. De Croo menjelaskan bahwa banyak pemerintah tidak lagi memiliki pilihan selain membiarkan kenaikan harga energi tersebut dibebankan langsung kepada masyarakat karena anggaran negara yang sudah habis.
Kondisi ini diperparah oleh ancaman alam dari fenomena El Nino. Para ahli memperkirakan bahwa El Nino kali ini bisa menjadi salah satu yang paling destruktif dalam sejarah seribu tahun terakhir. Dampaknya sangat nyata, mulai dari risiko gagal panen massal hingga cuaca ekstrem yang mengganggu ketahanan pangan dunia. Di saat yang sama, sektor keuangan juga sedang tidak baik-baik saja. Aksi jual obligasi di pasar global telah memicu kenaikan biaya pinjaman bagi pemerintah negara berkembang hingga mencapai angka 9 persen.
Beban utang yang tinggi ini menciptakan efek domino yang merusak layanan publik. Berdasarkan riset dari kelompok kampanye Debt Justice, negara-negara berpendapatan rendah terpaksa memangkas anggaran pendidikan rata-rata sebesar 8 persen sejak tahun 2019 demi membayar utang. Selain itu, belanja publik secara umum juga mengalami penurunan. Hal ini secara langsung membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang berkualitas.
Menanggapi situasi darurat ini, UNDP mendesak komunitas internasional, donor, dan lembaga multilateral untuk segera bertindak. De Croo menekankan pentingnya penyediaan akses pembiayaan yang lebih terjangkau dan pemberian likuiditas bagi bank sentral negara berkembang. Ia juga menyoroti perlunya kebijakan yang tidak menempatkan negara berkembang di urutan terakhir dalam penanganan krisis global, melainkan memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
