faktual.news – Presiden terpilih Prabowo Subianto secara mendadak meminta kehadiran Direktur Utama PT Pertamina Simon A Mantiri di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung Minggu sore (9/8) itu bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan agenda penting yang membahas dua isu krusial: masa depan energi nasional dan restrukturisasi radikal badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Simon Mantiri menyampaikan perkembangan terkini program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Prabowo pada Juli lalu. Tak hanya itu, kesiapan infrastruktur pendukung untuk implementasi mandatori Bioetanol oleh pemerintah juga menjadi sorotan utama, menegaskan komitmen kuat terhadap pengembangan energi terbarukan di tanah air.
Namun, sorotan utama justru datang dari instruksi tegas Presiden Prabowo. Melalui unggahan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Senin (10/8), terungkap bahwa Prabowo memerintahkan perampingan drastis struktur di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Ia secara khusus meminta agar "lapisan-lapisan" birokrasi serta anak cucu perusahaan yang terlalu banyak segera dipangkas.
Kebijakan restrukturisasi ini, menurut keterangan resmi, bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen dan operasional. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan, serta menjaga efisiensi anggaran dan operasional di seluruh ekosistem BUMN. Upaya tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan BUMN yang lebih gesit, transparan, dan berdaya saing tinggi, demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
