Faktual.news – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menghadapi tantangan serius dari sisi operasional. Para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur program tersebut melayangkan kritik keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka meminta agar pemerintah tidak terlalu sering mengubah kebijakan tanpa adanya proses evaluasi serta komunikasi yang jelas kepada para pelaksana di lapangan.
Ketidakpastian regulasi ini dinilai sangat berisiko bagi keberlanjutan program. Para mitra merasa kebijakan yang berubah-ubah dapat mengganggu stabilitas operasional, terutama terkait dengan pengembalian modal atau investasi yang telah mereka keluarkan di awal.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T), Gardian Muhammad, menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada efisiensi anggaran semata. Menurutnya, kebijakan pembiayaan harus mampu memperhitungkan kemampuan nyata para mitra dalam menjalankan dapur MBG untuk jangka panjang.
"Kami mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra," ungkap Gardian kepada faktual.news, Rabu (4/11).
Gardian menjelaskan bahwa mengelola dapur MBG bukanlah perkara mudah. Ada rantai pembiayaan yang sangat kompleks, mulai dari pengadaan bahan baku berkualitas, upah tenaga kerja, biaya utilitas, proses distribusi, pemeliharaan fasilitas, hingga perhitungan pengembalian investasi. Ia mengingatkan bahwa para mitra telah mengeluarkan modal besar untuk menyediakan lahan, membangun gedung, melakukan renovasi, hingga membeli peralatan dapur yang canggih.
Sejauh ini, sebagian besar investasi tersebut belum kembali sepenuhnya. Oleh karena itu, mitra meminta kepastian mengenai skema pengembalian modal dan insentif fasilitas. "Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan yang tinggi, tetapi di sisi lain kepastian atas keberlanjutan pembiayaan investasinya justru semakin tidak jelas," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mitra bukanlah untuk mencari keuntungan yang berlebihan, melainkan mencari skema pembiayaan yang adil, transparan, dan terukur. Gardian mendorong BGN untuk melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi riil di setiap wilayah sebelum menerapkan aturan baru secara menyeluruh.
Sebagai informasi, ketegangan ini muncul setelah BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur sebesar Rp3.000 per penerima manfaat. Aturan ini menggantikan sistem lama yang berbasis pengeluaran riil (at cost) tanpa batasan plafon. Selain itu, insentif fasilitas yang sebelumnya berupa tarif tetap Rp6 juta per hari, kini diubah menjadi Rp2.000 per penerima manfaat.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan alokasi anggaran negara. BGN menekankan bahwa efisiensi dalam pengelolaan menu dan distribusi sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara.
