Faktual.news – Upaya pemerintah dalam memulihkan wilayah-wilayah di Pulau Sumatra yang terdampak bencana besar masih terus dikebut. Meski waktu telah berlalu hampir satu tahun sejak bencana melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, proses rekonstruksi infrastruktur, pasar, hingga lahan pertanian dilaporkan belum mencapai angka seratus persen.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada pembenahan sektor ekonomi kerakyatan dan pemulihan lahan yang mengalami kerusakan berat. Dalam keterangannya di Jakarta, ia memaparkan bahwa dari total 210 pasar yang terdampak, sebanyak 198 pasar atau sekitar 94 persen telah berhasil beroperasi kembali. Namun, masih ada pekerjaan rumah (PR) besar di wilayah Aceh, di mana 12 pasar masih belum bisa melayani aktivitas warga.
"Kami telah meminta Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum untuk berkolaborasi guna mempercepat pemulihan pasar-pasar yang tersisa di Aceh," ujar Tito.
Kondisi serupa juga terlihat pada sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa dari total 52.592 hektare lahan pertanian yang rusak, baru sekitar 66,7 persen atau 35.088 hektare yang berhasil dipulihkan hingga awal November ini. Aceh menjadi wilayah dengan dampak kerusakan lahan paling masif, yakni mencapai 31.464 hektare. Tantangan di lapangan cukup berat karena adanya endapan material setinggi dua meter yang menutupi lahan, sehingga pemerintah harus memikirkan apakah lahan tersebut akan dikembalikan menjadi sawah atau dialihkan ke komoditas lain seperti jagung atau bawang.
Di sisi lain, sektor UMKM menunjukkan tren positif dengan tingkat pemulihan yang cukup tinggi, terutama di Sumatra Barat yang telah mencapai angka 100 persen. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dana melalui Kementerian UMKM untuk membantu para pelaku usaha kecil bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.
Tantangan semakin kompleks di sektor perumahan. Sebanyak 278.567 rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Pemerintah melalui BNPB dan Kementerian Sosial telah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk bantuan perbaikan rumah dan jaminan hidup. Saat ini, pembangunan hunian tetap (huntap) terus berjalan melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula hingga relokasi.
Namun, kendala utama yang menghambat percepatan pemulihan adalah adanya bencana susulan. Tercatat ada 41 kejadian banjir susulan yang terjadi antara April hingga Oktober. Bencana ini mengakibatkan infrastruktur yang baru saja diperbaiki kembali rusak, dan lumpur yang telah dibersihkan kembali menumpuk.
Untuk mengatasi hambatan birokrasi dalam situasi darurat ini, Tito telah menerbitkan surat edaran agar pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut dapat menetapkan status tanggap darurat jika bencana susulan kembali terjadi. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran bisa dilakukan secara cepat dan proses pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa harus melalui proses lelang yang panjang.
