Faktual.news – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap para pelaku usaha yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar dengan menaikkan harga kebutuhan pokok di atas ketentuan yang telah ditetapkan. Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengeluarkan peringatan keras kepada para pedagang agar tidak bermain-main dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Amran menegaskan bahwa tindakan spekulasi harga yang merugikan masyarakat luas tidak akan dibiarkan. Ia menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap regulasi harga, termasuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), akan ditindaklanjuti dengan sanksi yang sangat berat. Sanksi tersebut tidak hanya berhenti pada teguran, tetapi bisa menjalar hingga ke ranah hukum pidana.
"Bagi mereka yang melanggar ketentuan HET, kami akan memberikan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan izin usaha, hingga penarikan paksa bahan pokok yang beredar di pasar jika terbukti tidak sesuai regulasi," tegas Amran saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11).
Lebih lanjut, Amran mengingatkan bahwa konsekuensi hukum bagi pelanggar sangatlah serius. Jika ditemukan unsur tindak pidana dalam praktik penetapan harga tersebut, pelaku usaha terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun serta denda finansial yang sangat besar, yakni mencapai Rp1,5 miliar.
Adapun komoditas pangan yang menjadi fokus pengawasan ketat ini meliputi kebutuhan dasar masyarakat seperti beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, hingga gula pasir. Komoditas-komoditas ini merupakan barang vital yang stabilitas harganya sangat dijaga oleh negara karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Langkah preventif dan represif ini diperkuat melalui Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026. Surat edaran tersebut secara resmi mengatur mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggaran HPP, HET, dan harga SPHP. Melalui regulasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa komoditas pangan yang disubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Untuk memastikan aturan ini berjalan di lapangan, pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bapanas, tetapi juga melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota), Kepolisian (Kapolda hingga Kapolres), serta TNI (Pangdam hingga Dandim).
Jika dalam pengawasan lapangan ditemukan indikasi kuat adanya praktik kecurangan atau tindak pidana di bidang pangan, para pengawas berwenang untuk langsung melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan pengawasan yang berlapis ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga dan masyarakat terhindar dari praktik tengkulak atau pedagang nakal yang mencari keuntungan sepihak.
