Faktual.news – Kabar mengejutkan datang dari dunia industri rokok elektrik atau vape di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape hukumnya adalah haram. Keputusan ini seketika memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pemerintah terkait keberlangsungan industri tersebut di tanah air.
Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memberikan pernyataan resmi terkait posisi pemerintah. Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya keputusan yang telah diambil oleh lembaga ulama tersebut. Menurutnya, penetapan status hukum suatu produk dari sudut pandang agama merupakan kewenangan mutlak MUI yang berada di luar ranah kebijakan Kementerian Perindustrian.
"Kita hargai saja, karena setiap pihak memiliki perspektif yang beragam. Tinjauan tersebut berada di luar pagar Kementerian Perindustrian, jadi kami tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan tersebut," ujar Sarmuji saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Meskipun tidak bisa membatalkan fatwa tersebut, Sarmuji memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat potensi guncangan ekonomi yang mungkin terjadi. Ia berencana segera melakukan langkah koordinasi intensif dengan para pelaku industri rokok elektrik. Fokus utamanya adalah memetakan dampak nyata serta mencari jalan keluar agar kelangsungan bisnis para pengusaha vape tetap memiliki kepastian hukum dan arah yang jelas di masa depan.
Sarmuji juga memberikan catatan realistis bahwa kementeriannya tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan fatwa tandingan. "Kami akan berkoordinasi untuk melihat situasi ke depan. Namun, perlu dipahami bahwa Kementerian Perindustrian tidak bisa mengeluarkan fatwa halal untuk menandingi fatwa haram tersebut," tambahnya.
Sebagai informasi, fatwa yang tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini mencakup spektrum yang sangat luas. MUI menilai penggunaan rokok elektrik sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, terdapat kekhawatiran besar mengenai fungsi vape yang dapat disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Dalam pertimbangannya, MUI menyoroti kandungan nikotin dalam uap vape yang bersifat sangat adiktif dan dapat merusak sistem saraf manusia. Tidak hanya berhenti pada aspek penggunaan, fatwa ini secara tegas mengharamkan segala bentuk produksi dan perdagangan perangkat tersebut. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sektor industri yang selama ini menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi pajak bagi negara. Kini, mata publik tertuju pada bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap nilai agama dan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi industri.
