Faktual.news – Industri baja nasional kini tengah berada dalam pengawasan ketat pemerintah. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) secara resmi telah meluncurkan penyelidikan mendalam terhadap arus impor produk baja canai lantaian atau Hot Rolled Coil (HRC) yang berasal dari Belarus dan Kazakstan. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan indikasi praktik perdagangan yang tidak sehat, yang diduga kuat mengarah pada tindakan dumping di pasar domestik.
Ketua KADI, Frida Adiati, mengungkapkan bahwa penyelidikan ini merupakan respons cepat lembaga terhadap perubahan dinamika perdagangan internasional. Berdasarkan pemantauan terbaru, terdapat indikasi kuat bahwa kondisi perdagangan HRC dari kedua negara tersebut telah mengalami pergeseran signifikan. Perubahan ini dinilai berpotensi mengubah besaran margin dumping yang selama ini diterapkan terhadap produk-produk tersebut di Indonesia.
"Setelah melakukan kajian mendalam terkait kecukupan dan ketepatan bukti awal, kami menemukan adanya indikasi perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia. Hal ini dapat berdampak langsung pada penyesuaian besaran margin dumping yang berlaku," ujar Frida dalam pernyataan resminya pada Kamis (12/11).
Penyelidikan ini secara teknis disebut sebagai peninjauan kembali sementara atau interim review. Fokus utamanya adalah mengevaluasi kembali apakah besaran bea masuk antidumping yang saat ini dikenakan terhadap produk HRC dari Belarus dan Kazakstan masih relevan atau perlu disesuaikan dengan kondisi pasar terkini. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa industri baja dalam negeri tidak kalah saing akibat masuknya produk impor dengan harga yang tidak wajar.
Cakupan penyelidikan ini tergolong luas, mencakup 18 pos tarif yang berbeda berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses ini dijalankan dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 mengenai Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan.
Dalam prosesnya, KADI akan memeriksa data impor untuk periode tertentu, yakni mulai dari 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, proses penyelidikan ini ditargetkan akan memakan waktu maksimal selama 12 bulan hingga mencapai kesimpulan akhir.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, KADI telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup pelaku industri baja dalam negeri, para importir, hingga perwakilan resmi dari pemerintah Belarus dan Kazakstan. Selain itu, koordinasi juga telah dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang bertugas di kedua negara tersebut guna memastikan proses diplomasi perdagangan tetap berjalan lancar selama penyelidikan berlangsung.
