*Faktual.news – Pemerintah Indonesia tengah memacu langkah strategis untuk mengambil alih kepemilikan saham pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), atau yang lebih dikenal dengan layanan kereta cepat Whoosh. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan seluruh proses uji tuntas (due diligence*) terkait pengalihan saham dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke tangan pemerintah dapat rampung pada Desember 2026 mendatang.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah berada dalam fase koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait. Langkah ini melibatkan Badan Pengaturan BUMN, Danantara Indonesia, hingga Kementerian Perhubungan guna memastikan transisi kepemilikan berjalan mulus tanpa kendala teknis maupun regulasi.
"Kami menargetkan proses uji tuntas ini dapat diselesaikan sepenuhnya pada Desember 2026," tutur Evita dalam sesi konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Proses uji tuntas ini bukan sekadar formalitas administratif. Kemenkeu melakukan pemeriksaan mendalam yang mencakup asesmen valuasi nilai saham agar harga pengambilalihan tetap wajar dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan landasan hukum yang kuat. Hasil dari kajian mendalam ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengalihan saham tersebut.
Guna menjaga transparansi dan kepatuhan hukum, Kemenkeu tidak bekerja sendirian. Proses ini didampingi secara ketat oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dari Kejaksaan Agung, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Hingga saat ini, progresnya masih dalam tahap pembicaraan dan koordinasi dengan pihak Jamdatun," tambah Evita.
Meskipun sedang terjadi perubahan struktur kepemilikan, pemerintah memberikan jaminan bahwa operasional layanan Whoosh tidak akan terganggu. Fokus utama pemerintah adalah memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang tetap menjadi prioritas tertinggi selama masa transisi.
Terkait aspek finansial, Kemenkeu menegaskan bahwa pengambilalihan ini akan dilakukan dengan perhitungan yang sangat cermat. Pemerintah berkomitmen agar seluruh kewajiban keuangan yang muncul akibat proses ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap langkah akan diambil secara terukur agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
Menanggapi isu restrukturisasi utang proyek kereta cepat, Evita menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi hasil uji tuntas yang sedang berjalan. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi komitmen internasional, khususnya terkait perjanjian pembiayaan dengan China Development Bank (CDB).
"Secara prinsip, pemerintah menghormati seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan CDB. Segala pengaturan mengenai pembiayaan maupun langkah strategis lainnya akan dikelola secara hati-hati, terukur, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku," pungkasnya.
