Faktual.news – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan optimisme tinggi terkait masa depan sektor hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Ia memprediksi bahwa penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2026 mendatang.
Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan bahwa tren permintaan hunian terjangkau terus menunjukkan grafik yang positif. Sebagai gambaran, alokasi rumah subsidi pada tahun ini telah dipatok mencapai angka 300 ribu unit. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, angka ini menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023, realisasi penjualan rumah subsidi tercatat sebesar 228 ribu unit, kemudian merangkak naik menjadi 278 ribu unit pada tahun 2025.
"Hanya dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, angka ini sudah naik sebanyak 50 ribu unit. Saya sangat yakin bahwa tahun ini kita akan memecahkan rekor baru, melampaui angka 278 ribu unit yang kita capai sebelumnya," ungkap Ara saat menghadiri acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (13/11).
Menurut Ara, tingginya angka permintaan ini menjadi indikator kuat bahwa program rumah subsidi masih menjadi solusi utama yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas. Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan hunian yang layak dengan harga yang tetap terjangkau bagi rakyat kecil.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan unit baru melalui FLPP, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan berbagai program pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ara memaparkan bahwa pemerintah tengah menggenjot program perbaikan rumah rakyat, pemberian sertifikasi rumah secara gratis, hingga penyediaan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
"Target kita adalah agar rakyat Indonesia memiliki kepastian hukum atas tanah mereka melalui sertifikat yang jelas. Selain itu, rumah-rumah yang tidak layak huni akan diperbaiki, dan proses pengurusan sertifikatnya pun digratiskan. Program ini mendapat dukungan penuh dari Pak Airlangga melalui skema KUR Perumahan dengan alokasi anggaran mencapai Rp50 triliun tahun ini," tambahnya.
Langkah masif ini juga terlihat dari rencana pemerintah mengalokasikan anggaran kredit murah untuk renovasi atau perbaikan 400 ribu rumah rakyat. Angka ini merupakan lompatan besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya menyentuh angka 45 ribu rumah. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 120 ribu orang yang memanfaatkan program KUR Perumahan untuk keperluan membangun, membeli, maupun merenovasi hunian mereka. Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap angka backlog perumahan di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.
