faktual.news – Polemik keterbatasan pasokan beras premium di sejumlah ritel modern belakangan ini memicu respons serius dari pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso langsung bergerak cepat, mengintensifkan komunikasi dengan para pengusaha ritel. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, sekaligus menelusuri akar masalah di balik fenomena yang meresahkan ini.
Budi Santoso menegaskan bahwa semua produsen dan pedagang beras memiliki kesempatan yang sama untuk memasok produknya ke jaringan ritel modern. Kemendag, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pihak ritel guna mengoptimalkan penyerapan pasokan beras dari berbagai sumber. "Kami berikan akses setara bagi semua, dan ritel modern pun terbuka. Komunikasi intensif akan terus berjalan," ujar Budi di Tangerang.
Sebagai solusi konkret, Perum Bulog telah menyiapkan sekitar satu juta ton beras premium yang kini dalam proses distribusi ke berbagai gerai ritel modern. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa mekanisme pasokan ini murni business-to-business (B2B). Ritel modern, kata Iqbal, akan menyerap beras dari produsen manapun asalkan memenuhi standar kualitas dan mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Iqbal juga meminta masyarakat tidak panik. Ia meyakini pasokan beras akan segera kembali normal dan menegaskan bahwa situasi saat ini bukan kelangkaan total. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," tegasnya. Menurut Iqbal, yang terjadi lebih pada terbatasnya variasi merek atau preferensi tertentu di rak-rak supermarket, bukan berarti stok beras secara keseluruhan hilang. Ketersediaan beras di pasar rakyat, misalnya, tetap terjaga.
Namun, di balik upaya pemerintah ini, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyuarakan dugaan adanya "pemain nakal" di balik polemik beras premium. Amran merasa aneh dengan kelangkaan di ritel, mengingat stok beras nasional diklaim melimpah ruah. "Bagaimana bisa beras langka? Padahal stok kita cukup," tanyanya retoris.
Amran menyoroti harga beras yang justru lebih murah di pasar tradisional, memperkuat dugaannya bahwa ada pihak yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga di ritel modern. Ia mendesak agar kondisi ini ditelusuri tuntas. "Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini untuk bermain atau berlaku curang," ujarnya. Bahkan, Amran secara blak-blakan mengaitkan persoalan ini dengan praktik curang tata niaga beras yang pernah ditemukan sebelumnya, termasuk dugaan pelanggaran pada beras fortifikasi.
"Ada mafia yang membuat persoalan ini menjadi ribut. Tahu tidak, Rp89 triliun itu diambil dari hak rakyat. Itu penipuan, karena yang diambil adalah hak rakyat," tegas Amran, mengacu pada kerugian besar akibat praktik ilegal tersebut. Ia memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar. Sanksi yang menanti bisa berupa moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum.
