Faktual News Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis amandemen penting terhadap regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK mempertegas komitmennya dalam mengatur ekosistem aset keuangan digital (AKD) yang berkembang pesat.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap popularitas aset kripto sebagai instrumen investasi di kalangan masyarakat Indonesia. Selain itu, OJK juga melihat kemunculan produk dan aktivitas baru yang menyerupai instrumen keuangan konvensional, seperti derivatif aset keuangan digital, yang memerlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif.
"POJK ini bertujuan untuk memperkuat peran dan memperluas cakupan bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Kami juga mengadopsi standar pengaturan dan pengawasan yang sejalan dengan praktik terbaik di sektor jasa keuangan global," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dalam keterangan resminya.
Dengan berlakunya POJK ini, ruang lingkup aset keuangan digital diperluas, mencakup berbagai inovasi produk dan layanan di pasar kripto. Salah satu poin penting dalam POJK ini adalah ketentuan terkait perdagangan derivatif AKD. Hal ini membuka peluang investasi baru bagi konsumen, namun tetap dengan penekanan pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. OJK ingin memastikan bahwa investor memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang terlibat dalam perdagangan derivatif aset kripto.
