Faktual.news – Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini tengah memicu perlombaan pembangunan pusat data (data center) di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, di balik janji manis kemajuan ekonomi digital, tersimpan tantangan besar yang mengancam keberlanjutan lingkungan, terutama terkait konsumsi air dan energi yang sangat masif.
Operasional pusat data, khususnya yang dirancang untuk memproses komputasi AI yang berat, membutuhkan sistem pendinginan yang sangat kuat. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah sistem pendingin berbasis penguapan (evaporative cooling). Jika tidak dikelola dengan perencanaan yang matang, kebutuhan air yang luar biasa besar dari fasilitas ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dengan kebutuhan air bersih masyarakat luas.
Persoalan ini menjadi nyata di Indonesia melalui proyek pusat data berbasis AI milik BDx Data Centers senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Proyek ambisius ini sempat mengalami penghentian sementara akibat kendala perizinan dan meningkatnya kekhawatiran publik mengenai dampak ekologis yang ditimbulkan.
Mariana Marselina, ahli teknologi pengelolaan lingkungan dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (FTSL ITB), menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital skala besar tidak boleh mengabaikan aspek ekologi. Menurutnya, ada banyak variabel yang harus dikaji secara mendalam, mulai dari penggunaan air, kebutuhan energi, karakteristik limbah, hingga perubahan tata guna lahan.
"Potensi dampak ekologis yang perlu dikaji antara lain terkait penggunaan air untuk sistem pendinginan, kebutuhan energi yang besar, karakteristik air limbah, perubahan tata guna lahan, kebisingan, hingga panas buangan," ungkap Marselina. Ia juga menyoroti dampak tidak langsung terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber daya air yang sama.
Khusus untuk kasus di wilayah Jatiluhur, Marselina mengingatkan bahwa Waduk Jatiluhur memiliki fungsi vital yang sangat beragam, mulai dari penyediaan air baku hingga irigasi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kajian teknis yang akurat untuk memastikan bahwa operasional pusat data tidak akan mengurangi jatah air bagi warga, terutama saat musim kemarau tiba. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pengembang harus menjawab kekhawatiran masyarakat dengan data yang valid, bukan sekadar klaim bahwa air masih mencukupi.
Secara global, kekhawatiran mengenai "haus"nya pusat data memang bukan tanpa alasan. Sebuah studi dari Environmental and Energy Study Institute (EESI) mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa satu pusat data dapat mengonsumsi hingga 5 juta galon air per hari, atau setara dengan 18,9 juta liter. Angka ini setara dengan kebutuhan air harian bagi 10 ribu hingga 50 ribu orang.
Namun, besarnya konsumsi air ini sangat bergantung pada faktor teknis seperti ukuran fasilitas, lokasi, iklim, hingga teknologi pendingin yang diterapkan. Dalam sistem evaporatif, sekitar 80 persen air yang digunakan akan menguap ke atmosfer untuk membuang panas dari perangkat server, sementara sisanya dialirkan ke pengolahan limbah.
Menariknya, terdapat perbedaan data yang cukup signifikan mengenai angka konsumsi ini. Matt Garman, CEO Amazon Web Services, memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa rata-rata penggunaan air di fasilitas Amazon jauh lebih rendah, yakni kurang dari 13 ribu galon per hari. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi teknologi pendingin dan metode manajemen air sangat menentukan seberapa besar dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sebuah pusat data.
Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah bagaimana menyambut investasi teknologi tinggi ini tanpa harus mengorbankan ketahanan air nasional. Infrastruktur digital yang canggih harus berjalan selaras dengan keberlanjutan ekosistem dan kebutuhan dasar rakyat.
