faktual.news – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga memimpin Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menegaskan bahwa bantuan sosial atau bansos tidak akan lagi menjadi alat tawar-menawar politik menjelang pemilihan umum. Upaya pemerintah dalam mendigitalisasi sistem perlindungan sosial (perlinsos) diklaim mampu memastikan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Luhut dengan tegas menyatakan, "Jadi tidak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, ‘Eh kamu dapat bansos, tapi pilih saya’. Itu tidak akan terjadi lagi." Pernyataan ini disampaikannya dalam gelaran Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan. Menurutnya, arsitektur digital yang sedang dibangun akan menjadikan seluruh proses penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel, karena setiap penerima akan terdata secara menyeluruh dalam sistem.
Sistem baru ini dirancang untuk menghentikan praktik manipulasi warga demi dukungan politik tertentu. Dengan teknologi pengenalan wajah dan biometrik, verifikasi penerima bansos akan menjadi jauh lebih akurat. "Nantinya warga itu tak dapat lagi diintervensi untuk partai pendukung, karena bansos semua sudah terdata dengan face recognition, biometrik, itu segera bisa terverifikasi," jelas Luhut.
Inisiatif digitalisasi perlindungan sosial ini telah menunjukkan hasil menjanjikan melalui uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Luhut mengungkapkan bahwa sebelumnya, tingkat ketidaktepatan sasaran penerima di Banyuwangi mencapai angka mengkhawatirkan 77,6 persen. Namun, setelah sistem digital diterapkan, angka tersebut anjlok drastis hingga menyentuh kisaran 10 persen saja.
Setelah sukses di Banyuwangi, uji coba akan diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi. Ekspansi ini bertujuan untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum implementasi yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas digitalisasi bansos telah berjalan di Surabaya dan seluruh wilayah Bali, meliputi 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.
Perlinsos hadir sebagai sebuah portal terintegrasi, bukan sekadar aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Proses pendaftaran bantuan yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kerja, kini dapat rampung hanya dalam hitungan menit. Beban biaya yang sebelumnya bisa mencapai Rp150 ribu per pengajuan, kini hampir nihil bagi masyarakat.
Sistem perlinsos digital ini dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada akhir tahun, sekitar Oktober hingga November 2026. Sebagai langkah awal, pada awal Juli mendatang, sistem ini akan diujicobakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran ini diproyeksikan membuka potensi penghematan anggaran belanja negara yang fantastis, berkisar antara Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, atau setara dengan US$10 miliar hingga US$15 miliar.
