faktual.news – Ratusan pekerja di KPMG Australia harus kehilangan pekerjaan mereka menyusul terkuaknya skandal penyalahgunaan informasi rahasia klien. Perusahaan jasa profesional global ini mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap hampir 400 karyawannya, sebuah langkah drastis yang mengguncang industri.
Keputusan PHK ini memangkas sekitar lima persen dari total tenaga kerja KPMG di Australia. Sebanyak 27 partner dan sekitar 360 karyawan terkena dampak, dengan sebagian besar pengurangan terjadi di divisi konsultasi dan layanan bisnis yang krusial.
Skandal yang melanda KPMG mulai terkuak pada Maret 2026, ketika sejumlah whistleblower menyoroti praktik tidak etis. Mereka menuding staf KPMG menggunakan informasi rahasia klien untuk memenangkan kontrak audit bernilai fantastis. Kasus ini memicu gelombang kritik dan mempertanyakan integritas perusahaan.
Dampak skandal ini tidak main-main. Jajaran pimpinan KPMG Australia mengalami perombakan besar-besaran. Mantan CEO, kepala divisi Audit, Ketua Dewan, serta beberapa partner senior terpaksa angkat kaki dari perusahaan. John Sams, yang sebelumnya menjabat sebagai partner di Commercial Advisory and Transactions, kemudian ditunjuk sebagai CEO pada Juli 2026 untuk memimpin upaya pemulihan.
Sams mengakui tantangan berat yang dihadapi perusahaan akibat kelalaian internal. "Kami menyadari tantangan yang muncul akibat kegagalan kami sendiri, serta pekerjaan yang harus terus kami lakukan untuk membangun kembali kepercayaan," ujarnya, menegaskan komitmen untuk mengembalikan reputasi KPMG.
Selain skandal, keputusan PHK ini juga dipengaruhi oleh proyeksi ekonomi Australia yang kurang menggembirakan. KPMG memperkirakan pertumbuhan ekonomi Negeri Kanguru akan tetap lesu hingga setidaknya tahun 2028. Kondisi ini diprediksi akan menekan investasi dari klien dan memperpanjang proses pengambilan keputusan bisnis, sehingga berdampak langsung pada operasional perusahaan.
Secara finansial, KPMG mencatat penurunan pendapatan satu persen menjadi US$2,257 miliar atau setara Rp39,94 triliun pada tahun fiskal yang berakhir Juni 2026. Penurunan ini terutama disebabkan anjloknya pendapatan dari bisnis konsultasi yang hampir mencapai 17 persen, diperparah dengan hilangnya sejumlah kontrak penting dari pemerintah.
Sebagai respons atas skandal dan untuk memulihkan kepercayaan publik, KPMG juga telah menyepakati moratorium tender pekerjaan baru dari pemerintah federal hingga 30 September 2026. Kebijakan ini diberlakukan sembari pemerintah Australia melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tata kelola, budaya etika, dan integritas perusahaan.
Untuk menghadapi masa sulit ini, KPMG tidak hanya melakukan PHK. Perusahaan juga berencana menyederhanakan struktur organisasinya. Langkah ini bertujuan membentuk tim yang lebih terintegrasi dan menyesuaikan operasional dengan standar layanan konsultasi global KPMG, demi efisiensi dan efektivitas di masa mendatang.
