faktual.news – Di tengah gejolak ekonomi global dan gempuran terhadap nilai tukar rupiah, seorang ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Chatib Basri, memberikan pandangan tajamnya. Ia mengingatkan bendahara negara untuk ekstra waspada dalam mengelola kebijakan fiskal. Menurut Chatib, tugas utama pemegang kendali keuangan negara sejatinya sangat sederhana, namun krusial di masa penuh tantangan ini.
Mantan Menkeu itu menjelaskan, seorang Menteri Keuangan hanya memiliki tiga opsi dasar untuk menyeimbangkan neraca anggaran. Pertama, menggenjot penerimaan negara. Kedua, merasionalisasi pengeluaran atau memangkas belanja. Dan ketiga, mengambil pinjaman baru atau menambah utang. "Tugasnya sangat gampang. Hanya punya tiga opsi: naikkan, potong, pinjam. Sesederhana itu," ungkap Chatib dalam sebuah forum bisnis di Jakarta, Selasa (9/6). Ia menegaskan, jika satu opsi tak bisa ditempuh, maka opsi lain harus diambil.
Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, tidak semua opsi tersebut ideal. Chatib menilai, langkah menaikkan pendapatan melalui kenaikan pajak bukanlah pilihan yang bijak. Kebijakan tersebut justru berpotensi menekan dunia usaha dan kemampuan belanja masyarakat yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi. Menaikkan beban pajak di tengah kondisi seperti ini dianggap kurang tepat.
Di sisi lain, opsi untuk menambah utang juga dinilai tidak menguntungkan. Biaya pinjaman global sedang membengkak akibat tingginya suku bunga internasional. "Siapa yang mau meminjam uang sekarang, biayanya akan jadi sangat mahal," ujarnya, mengisyaratkan bahwa opsi ini akan membebani keuangan negara di kemudian hari.
Oleh karena itu, Chatib Basri menyimpulkan bahwa langkah paling realistis dan memungkinkan bagi pemerintah saat ini adalah melakukan pemotongan belanja negara secara selektif. Rasionalisasi anggaran ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata pasar. "Maka opsi yang paling mungkin adalah opsi ketiga: memangkas pengeluaran secara selektif," tegasnya.
Lebih lanjut, Chatib menyoroti bahwa tekanan terhadap rupiah tidak semata-mata dipicu oleh faktor eksternal. Ada pula pengaruh dari persepsi investor terhadap risiko fiskal Indonesia. Indikator premi risiko Indonesia, yang tercermin dari credit default swap (CDS), sudah menunjukkan peningkatan sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik di Timur Tengah memanas. Ini menandakan adanya "confidence risk" atau risiko kepercayaan.
Dengan ruang fiskal yang relatif terbatas karena rasio pajak yang masih rendah, pemerintah perlu sangat cermat dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara. Kepercayaan pasar adalah kunci, dan pengelolaan anggaran yang hati-hati menjadi penentu utama agar sentimen positif tetap terjaga.
