faktual.news – Badan Gizi Nasional BGN kini tengah melakukan audit ketat terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau dapur yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Sebanyak 13.261 dapur yang sebelumnya belum mengantongi Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara SPS tahap kedua, kini menghadapi risiko penutupan jika gagal memenuhi standar yang ditetapkan.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa langkah verifikasi ulang ini merupakan kelanjutan dari validasi awal terhadap 27.022 SPPG. Dari jumlah tersebut, 13.761 dapur berhasil mendapatkan SPS tahap kedua, sementara sisanya yang berjumlah 13.261 masih harus melalui proses evaluasi lebih lanjut. "Kami telah menerbitkan SPS kedua kepada 13.761 SPPG, sekitar 50 persen dari penerima SPS pertama. Ini adalah hasil validasi mendalam yang telah kami lakukan," ungkap Sudaryono melalui akun Instagram resminya pada Jumat 11 September.
Evaluasi komprehensif ini mencakup berbagai aspek krusial. BGN menyoroti ketepatan sasaran penyaluran makanan, kepatuhan terhadap tata kelola program, akuntabilitas laporan keuangan, serta yang terpenting, kemampuan dapur dalam menjamin keamanan dan kualitas gizi makanan yang diproduksi.
Sudaryono menegaskan bahwa hasil pemeriksaan lanjutan akan menentukan nasib dapur-dapur tersebut. Jika semua kriteria terpenuhi, SPS tahap kedua akan diberikan. Namun, apabila ditemukan masalah fundamental yang tidak dapat diperbaiki, BGN tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk penutupan operasional dapur.
Beberapa pelanggaran serius yang menjadi pertimbangan utama meliputi ketiadaan Surat Laik Higiene Sanitasi SLHS, laporan keuangan yang tidak transparan, pelanggaran serius terhadap tata kelola, serta kondisi dapur yang jauh dari standar kelayakan. "Jika kami menemukan masalah mendasar seperti tidak adanya SLHS, laporan keuangan yang tidak akuntabel, pelanggaran tata kelola, atau dapur yang tidak standar, dengan berat hati kami akan menutup SPPG tersebut," tegas Sudaryono.
Sementara itu, 13.761 SPPG yang telah menerima SPS tahap kedua diminta untuk tidak berpuas diri. BGN mengimbau para pengelola untuk terus meningkatkan kinerja, memperbaiki tata kelola, dan memastikan keamanan produksi makanan MBG secara berkelanjutan.
Bagi mitra dan yayasan pengelola SPPG yang belum mendapatkan SPS tahap kedua, Sudaryono mendesak agar segera mencari tahu penyebabnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai hasil evaluasi. "Bagi yang belum menerima, segera cek alasan utamanya. Lakukan perbaikan, karena jika dalam waktu tertentu tidak ada perubahan, kami terpaksa harus menutup dapur tersebut," tambahnya.
Evaluasi menyeluruh ini merupakan bagian integral dari komitmen BGN untuk memastikan bahwa setiap hidangan MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik, diproduksi di dapur yang memenuhi standar keamanan dan prosedur operasional baku. BGN juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan program ini, dengan membuka saluran pengaduan untuk masukan, kritik, atau keluhan terkait pelaksanaan MBG.
