Faktual.news – Sektor properti di Indonesia tengah menghadapi badai tantangan yang cukup serius. Fenomena lesunya penjualan hunian kini menjadi sorotan tajam setelah data menunjukkan adanya penurunan signifikan di berbagai segmen pasar. Real Estate Indonesia (REI) akhirnya angkat bicara mengenai apa yang sebenarnya menjadi pemicu utama di balik merosotnya minat masyarakat untuk membeli rumah baru.
Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa penyebab utama dari kondisi ini adalah terjadinya ketimpangan atau mismatch yang semakin lebar antara harga properti dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Di satu sisi, harga rumah baru terus merangkak naik, namun di sisi lain, daya beli riil masyarakat justru mengalami pelemahan yang cukup mengkhawatirkan.
Berdasarkan analisis mendalam, terdapat beberapa faktor krusial yang menekan industri ini. Faktor yang paling dominan adalah lonjakan harga bahan bangunan yang mencapai angka 26,24 persen. Kenaikan biaya produksi ini secara otomatis memaksa pengembang untuk menyesuaikan harga jual, yang pada akhirnya memberatkan calon pembeli. Selain itu, tingginya biaya hidup membuat konsumen menjadi jauh lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana untuk aset jangka panjang seperti rumah.
Tak hanya masalah harga, hambatan birokrasi dan kerumitan proses perizinan juga menyumbang 17,17 persen terhadap penurunan tren pembelian. Sementara itu, persoalan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masih tinggi turut menjadi beban bagi konsumen dengan kontribusi sebesar 15,71 persen.
Menariknya, dampak penurunan ini tidak merata di semua segmen. Rumah tipe menengah justru menjadi korban paling parah dengan kontraksi penjualan mencapai 15,42 persen secara tahunan (year-on-year). Segmen rumah tipe besar juga mengalami penurunan sebesar 10,78 persen, sementara tipe kecil merosot tipis di angka 4,95 persen.
Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui berbagai insentif seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) dan program uang muka (DP) 0 persen dinilai belum cukup ampuh untuk membangkitkan pasar. Menurut Bambang, insentif tersebut hanya membantu di biaya awal, namun belum mampu meringankan beban cicilan bulanan yang menjadi beban utama konsumen dalam jangka panjang.
REI pun mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lebih konkret, seperti mendorong perbankan menurunkan suku bunga KPR, memangkas biaya perizinan, serta menambah kuota KPR subsidi melalui skema FLPP. Bagi para pengembang, adaptasi menjadi kunci. Mereka disarankan untuk menciptakan produk hunian yang lebih kompak dan menyediakan skema pembayaran alternatif, seperti tenor tunai bertahap atau kerja sama bunga tetap (fixed rate) jangka panjang.
Melihat proyeksi ke depan, pasar properti diperkirakan masih akan mengalami fase konsolidasi dan stabilisasi dalam waktu dekat. Para ahli mempreduli bahwa pasar baru akan benar-benar menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang stabil pada pertengahan hingga akhir tahun 2027, bergantung sepenuhnya pada sejauh mana daya beli masyarakat dapat pulih kembali.
