Faktual.news – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis besar untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana ambisius untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak skala nasional. Proyek infrastruktur ini dirancang khusus untuk memastikan ketersediaan cadangan energi negara tetap aman dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Target utama dari pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage ini adalah untuk menjamin ketersediaan stok energi nasional selama minimal 90 hari. Angka ini bukan tanpa alasan, sebab durasi tiga bulan merupakan standar minimum yang ditetapkan secara internasional untuk menjaga ketahanan energi sebuah negara. Dengan memiliki cadangan yang cukup, Indonesia diharapkan tidak akan mudah goyah jika terjadi fluktuasi harga minyak dunia atau gangguan pada rantai pasok global.
"Standar minimum dunia itu ada di angka tiga bulan atau sekitar 90 hari. Oleh karena itu, target kita adalah mendekati standar tersebut. Jika tidak bisa persis sama, setidaknya kita harus berada di angka yang mendekati standar internasional itu," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Langkah konkret telah mulai diambil oleh pemerintah. Bahlil menjelaskan bahwa saat ini proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) terkait pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah dinyatakan rampung. Dengan selesainya tahap studi ini, pemerintah kini bersiap memasuki fase berikutnya, yakni penentuan lokasi yang paling ideal dan aman.
Pada akhir tahun ini, pemerintah akan mulai melakukan pengecekan lapangan secara intensif. Fokus utama dalam tahap awal ini adalah memetakan titik-titik lokasi yang memenuhi kriteria keamanan, baik dari sisi stabilitas geologi seperti risiko gempa bumi, maupun dari sisi keamanan lingkungan lokal. Bahlil menegaskan bahwa penentuan lokasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan hanya demi mengejar kapasitas penyimpanan.
Aspek keselamatan menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan ini. Pemerintah berkomitmen untuk tidak menempatkan infrastruktur vital ini di wilayah yang memiliki risiko bencana alam yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi bencana besar yang bisa muncul jika fasilitas penyimpanan tersebut berada di zona rawan.
"Salah satu prinsip utama kami adalah merancang agar fasilitas ini tidak diletakkan di lokasi yang memiliki potensi besar memicu bencana. Ini adalah masalah keselamatan jiwa dan keamanan infrastruktur nasional," tambahnya.
Rencananya, proses pemeriksaan lokasi secara menyeluruh akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026. Melalui proyek pembangunan storage minyak nasional ini, pemerintah berupaya membangun benteng pertahanan energi yang lebih tangguh guna menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik dan ekonomi global di masa depan.
