Faktual.news – Dunia maya tengah dihebohkan dengan isu mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) kategori desil 6 hingga 10. Kabar yang beredar luas di berbagai platform media sosial, termasuk Threads, menyebutkan bahwa kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 November 2026. Informasi tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait keakuratan data kemiskinan yang digunakan sebagai acuan.
Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa perubahan status kepesertaan bukanlah kebijakan sepihak dari instansi mereka, melainkan hasil dari proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penetapan tingkatan desil—yang menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak—sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah. BPJS Kesehatan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang mengelola data berdasarkan instruksi dari instansi berwenang.
"Dari sisi BPJS Kesehatan, kami melakukan pemutakhiran data setiap bulan. Jadi, status tersebut bukan sekadar dinonaktifkan, melainkan ada penggantian data. Kami mengganti data-data yang memang sudah tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang kami terima dari pemerintah," ujar Rizzky saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan.
Proses pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi negara tepat sasaran. Pemerintah ingin menjamin bahwa bantuan iuran kesehatan hanya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan masuk dalam kriteria ekonomi rendah. Oleh karena itu, jika seseorang dianggap masuk dalam desil 6 hingga 10, maka secara otomatis status bantuan iurannya akan disesuaikan.
Bagi masyarakat yang merasa status kepesertaannya dinonaktifkan namun merasa masih sangat membutuhkan bantuan, BPJS Kesehatan memberikan solusi. Warga disarankan untuk segera melapor ke perangkat pemerintah setempat, seperti kelurahan, kecamatan, atau Dinas Sosial.
Rizzky menambahkan, jika penonaktifan tersebut terjadi saat seseorang sedang dalam kondisi sakit, laporan dapat diperkuat dengan surat keterangan medis. Dengan adanya bukti kesehatan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan peninjauan ulang untuk memberikan bantuan lebih lanjut.
Untuk menghindari kendala saat membutuhkan layanan medis di masa mendatang, masyarakat diimbau untuk rutin mengecek status kepesertaan JKN mereka. Pengecekan dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp resmi di nomor 0811-8165-165, atau menghubungi Care Center 165. Langkah preventif ini penting dilakukan oleh seluruh peserta, baik peserta mandiri maupun peserta PBI, guna memastikan perlindungan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
