Faktual.news – Kabar melegakan datang bagi masyarakat Indonesia yang tengah mengkhawatirkan lonjakan biaya hidup akibat fluktuasi harga energi global. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026 mendatang.
Kepastian ini disampaikan Bahlil di tengah situasi pasar minyak mentah dunia yang menunjukkan tren peningkatan. Meskipun dinamika harga minyak global seringkali menjadi pemicu utama penyesuaian harga energi di dalam negeri, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan. Jadi, untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan," tegas Bahlil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/10).
Secara teknis, tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah selisih antara harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dengan asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, ICP berada di kisaran US$92 per barel. Angka ini terpaut cukup jauh dari asumsi dalam APBN yang hanya dipatok pada level US$70 per barel.
Kesenjangan harga ini secara otomatis berpotensi memperbesar beban subsidi energi yang harus ditanggung oleh negara. Namun, Bahlil memberikan optimisme bahwa meskipun terjadi kenaikan, tren harga minyak dunia diprediksi masih bisa terkendali. Ia memperkirakan harga ICP kemungkinan besar masih akan bertahan di bawah ambang batas US$100 per barel jika kondisi pasar saat ini terus berlanjut.
Selain membahas stabilitas harga energi, Bahlil juga memaparkan performa positif sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam rapat evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah lonjakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari target awal sebesar Rp133 triliun, sektor ESDM diprediksi mampu melampaui angka Rp160 triliun.
Tak hanya itu, sektor ekspor komoditas unggulan seperti batu bara juga menunjukkan performa yang impresif. Meski volume produksi mengalami sedikit penurunan, devisa yang dihasilkan dari ekspor batu bara diperkirakan mampu menembus angka lebih dari US$30 miliar, melampaui target awal sebesar US$27 miliar.
Menutup penjelasannya, Bahlil menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran kabinet untuk bekerja dengan ritme yang cepat. Namun, kecepatan eksekusi program kerja tersebut harus tetap berjalan selaras dengan koridor hukum yang berlaku. "Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan, dan jangan melanggar aturan," pungkasnya.
