Faktual.news – Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tekanan dari penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mendapat dukungan penuh dari otoritas keuangan tanah air. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa sikap berani tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia saat ini.
Friderica menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan reformasi di sektor pasar modal bukanlah sekadar upaya untuk menyenangkan atau merespons penilaian dari satu penyedia indeks global saja. Menurutnya, perbaikan sistemik telah menjadi agenda utama sejak awal tahun ini sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden.
"Kami melakukan perbaikan bukan karena satu penyedia indeks global tertentu. Sejak Januari, atas arahan Bapak Presiden, fokus kami adalah memperbaiki kekurangan yang ada, terutama terkait integritas, transparansi, dan likuiditas pasar," ujar Friderica saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Fokus pada Penegakan Aturan
OJK menyadari bahwa tantangan terbesar dalam menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia terletak pada aspek penegakan aturan atau enforcement. Friderica menekankan bahwa otoritas tidak akan ragu untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang mencederai pasar. Sebagai bukti nyata, OJK baru-baru ini telah menjatuhkan sanksi administratif dengan nilai denda terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia.
Denda fantastis senilai Rp2,1 triliun tersebut dijatuhkan terkait dugaan pelanggaran transaksi dan penawaran umum saham pada sejumlah emiten besar, di antaranya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada investor global bahwa Indonesia berkomitmen pada keadilan pasar.
Mempertahankan Status Emerging Market
Tujuan utama dari seluruh rangkaian reformasi ini adalah untuk memastikan Indonesia tetap kokoh berada dalam klasifikasi emerging market. OJK berupaya keras agar pasar modal nasional semakin kredibel dan transparan, sehingga mampu menjadi wadah investasi jangka panjang yang aman bagi masyarakat luas.
"Kami terus berupaya agar Indonesia tetap berada di posisi emerging market. Upaya ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo serta seluruh kementerian terkait demi memastikan perbaikan berjalan konsisten," tambah Friderica.
Sebelumnya, ketegangan muncul setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi pasar mandiri (standalone market). MSCI menyoroti beberapa isu krusial, mulai dari transparansi struktur kepemilikan saham hingga dugaan adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan keras dalam Sidang Kabinet Paripurna. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan gentar terhadap tekanan pihak mana pun. "MSCI seolah ingin menakut-nakuti kita. Saya katakan kepada mereka, bangsa Indonesia tidak takut kepada siapa pun dan tidak akan gentar," tegas Prabowo.
Keputusan final mengenai status pasar modal Indonesia oleh MSCI dijadwalkan akan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027 mendatang. Kini, mata dunia tertuju pada sejauh mana langkah reformasi yang dijalankan OJK mampu membuktikan kualitas pasar modal Indonesia di mata internasional.
