Faktual.news – Indonesia tengah berada di ambang transformasi besar dalam sektor transportasi dan industri. Bukan sekadar mengikuti tren global, peralihan menuju ekosistem hijau merupakan bagian krusial dari agenda transisi energi nasional demi mewujudkan komitmen iklim yang lebih nyata. Langkah ini diambil sebagai upaya serius pemerintah untuk menekan emisi gas rumah kaca secara signifikan di masa mendatang.
Melalui ratifikasi Perjanjian Paris dan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), Indonesia telah menetapkan target yang sangat menantang. Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri, dan bisa melonjak hingga 43,20 persen jika mendapatkan dukungan internasional pada tahun 2030 mendatang.
Ambisi ini bahkan melampaui target awal. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, mengungkapkan bahwa pemerintah mematok visi Net Zero Emission (NZE) di sektor industri pada tahun 2050. Angka ini sepuluh tahun lebih cepat dari rencana semula yang ditargetkan pada 2060. Untuk mencapai hal tersebut, fokus utama akan diarahkan pada empat pilar: pengurangan emisi industri, penerapan ekonomi sirkuler, standarisasi industri hijau, serta akselerasi teknologi ramah lingkungan.
Sektor kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) menjadi salah satu ujung tombak dalam peta jalan dekarbonisasi ini. Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2019, pasar kendaraan listrik di tanah air menunjukkan tren positif. Patia J Monangdo, Ketua Tim Kerja Industri KLBB Kementerian Perindustrian, mencatat bahwa pangsa pasar kendaraan listrik tahun ini telah menyentuh angka 16 persen. Meskipun demikian, tantangan besar masih membentang, terutama dalam meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari 40 persen menjadi 60 persen pada tahun 2027.
Urgensi perubahan ini juga didorong oleh kondisi kesehatan masyarakat. Polusi udara yang mencekik kota-kota besar seperti Jakarta sebagian besar bersumber dari sektor transportasi. Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, menyoroti bahwa sekitar 80 persen polutan berasal dari kendaraan logistik seperti truk yang menggunakan bahan bakar berkualitas rendah. Jika elektrifikasi pada sektor logistik ini dipercepat, manfaatnya tidak hanya dirasakan pada kualitas udara, tetapi juga pada penurunan beban biaya kesehatan akibat penyakit pernapasan dan jantung.
Namun, perjalanan menuju "langit biru" ini tidaklah mudah. Salah satu hambatan utama adalah regulasi yang sering kali tertinggal dibandingkan laju inovasi teknologi. Selain itu, aspek pendanaan menjadi tantangan tersendiri. Sebagai solusi, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menyarankan agar Indonesia mencontoh Thailand yang memanfaatkan skema kredit karbon internasional untuk membiayai pengadaan bus listrik.
Dengan strategi negosiasi yang kuat dan skema insentif yang tepat sasaran—termasuk dukungan bagi teknologi rendah emisi lainnya—Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin revolusi industri hijau di kawasan Asia Tenggara.
