Faktual.news – Pemerintah tengah menggodok rencana besar untuk mendistribusikan telepon seluler atau ponsel secara gratis kepada masyarakat. Program ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi ekonomi di tanah air. Meski demikian, detail mengenai mekanisme teknis dan besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam tahap pembahasan intensif di tingkat kementerian.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam terkait wacana tersebut. Ia belum bisa memberikan rincian spesifik mengenai kapan program ini akan dimulai atau bagaimana skema penyalurannya kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum mencapai tahap finalisasi.
"Mengenai rencana pembagian ponsel gratis tersebut, nantinya akan kami bahas kembali. Setelah seluruh pembahasannya tuntas, barulah kami akan menyampaikannya secara resmi kepada publik," ujar Dradjad saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (14/10).
Dradjad menambahkan bahwa meskipun program ponsel gratis masih dalam tahap diskusi, pemerintah sebenarnya sudah memiliki satu program yang sudah matang dan siap untuk segera dieksekusi. Program tersebut adalah penyediaan rekening bank gratis bagi masyarakat. Menariknya, pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas pembukaan rekening tanpa biaya, tetapi juga telah menyiapkan anggaran untuk pengisian saldo awal sebesar Rp50 ribu pada setiap rekening yang dibuka.
Rencana ambisius ini sebelumnya telah mencuat melalui pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Adik dari Presiden Prabowo Subianto tersebut menjelaskan bahwa pemberian ponsel gratis ini akan berjalan beriringan dengan program rekening digital. Target utama dari program ini adalah warga negara yang baru memasuki usia 17 tahun dan belum memiliki akses ke layanan perbankan.
Dalam skema yang direncanakan, setiap warga negara yang berhak akan menerima ponsel yang sudah terintegrasi dengan rekening digital. Melalui perangkat tersebut, seluruh dana bantuan atau subsidi dari pemerintah akan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing secara otomatis.
Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah telah menunjuk dua lembaga perbankan besar, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menjadi mitra utama dalam penyediaan rekening gratis ini. Langkah ini diambil untuk memastikan jangkauan layanan perbankan dapat menyentuh lapisan masyarakat yang paling luas.
Ke depannya, sistem ini diharapkan dapat mengubah wajah penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Pemerintah berencana menghentikan distribusi bantuan tunai secara fisik yang selama ini dianggap kurang efisien. Sebagai gantinya, Kementerian Keuangan akan menyalurkan bantuan langsung ke dalam rekening digital pada ponsel penerima manfaat. Dengan sistem digital ini, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan meminimalisir risiko kebocoran anggaran.
