faktual.news – Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU yang terbukti curang. Bukan sekadar menutup operasionalnya Pertamina kini siap mengambil alih pengelolaan SPBU nakal tersebut demi memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak BBM bagi masyarakat tetap aman dan terkendali.
Roberth MV Dumatubun Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menjelaskan skema pengambilalihan ini dilakukan melalui Kerja Sama Operasi KSO. Dengan demikian SPBU yang sebelumnya bermasalah dan ditutup tidak akan dibiarkan mangkrak melainkan langsung dioperasikan di bawah pengawasan ketat Pertamina. Hal ini diungkapkan Roberth di sela acara media gathering di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah pada Kamis 10 September.
Menurut Roberth Pertamina secara konsisten melakukan pengawasan dan penindakan terhadap lembaga penyalur yang melanggar aturan. Langkah ini krusial untuk mengingatkan semua pihak agar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik serta mencegah praktik curang yang merugikan. Sanksi yang diberikan pun berjenjang mulai dari teguran tertulis pengurangan pasokan BBM skorsing hingga pemutusan hubungan usaha.
Penertiban ini menjadi sangat penting mengingat konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite yang berpotensi melampaui kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu tindakan ini bertujuan menutup celah penyalahgunaan BBM di tingkat pengecer atau mitra pengelola. Pertamina tidak akan mentolerir pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi atau celah untuk keuntungan pribadi.
Dalam konteks yang lebih luas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menjamin harga Pertalite tidak akan naik hingga Desember 2026. Kepastian ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin 31 Agustus meskipun Pertamina Patra Niaga memperkirakan konsumsi Pertalite akan melebihi kuota tahun ini.
Hingga akhir Juli realisasi konsumsi Pertalite telah mencapai 1654 juta kiloliter dari total kuota 2869 juta kiloliter. Bahlil menambahkan peningkatan konsumsi ini salah satunya dipicu oleh pergeseran pengguna dari BBM nonsubsidi ke Pertalite menyusul kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah saat ini masih menghitung potensi kelebihan kuota yang terjadi.
