faktual.news – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengucurkan dana penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanpa batasan nominal. Namun, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi: tidak ada praktik penggelembungan anggaran atau mark-up. Purbaya menyatakan siap menggelontorkan berapapun dana yang dibutuhkan, asalkan pengajuan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Purbaya menjelaskan, pendekatan alokasi anggaran untuk penanganan bencana memiliki prioritas khusus yang berbeda dengan belanja program reguler. Menurutnya, bencana alam seperti karhutla menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga penanganannya memerlukan fleksibilitas dan kecepatan dalam pencairan dana.
Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun. Namun, Purbaya memastikan bahwa pemerintah siap menambah dana tersebut jika operasional pemadaman di lapangan membutuhkan dukungan finansial lebih. "Uang kami selalu siap. Tinggal bagaimana BNPB mengoperasikannya. Jika Rp5 triliun itu kurang, kami akan tambahkan nanti," ujar Purbaya.
Berbeda dengan BNPB yang belum mengajukan permohonan dana tambahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diketahui telah mengajukan dan sebagian dananya sudah dicairkan untuk penanganan karhutla. Purbaya menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan besaran dana tambahan yang akan dikucurkan untuk BNPB karena masih menunggu perhitungan dan pengajuan resmi dari lembaga tersebut. Ia memperkirakan kebutuhan dana ini tidak akan sebesar penanganan bencana masif seperti yang pernah terjadi di Aceh.
Bencana karhutla kini masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah yang paling terdampak antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatra Utara, dan Papua Tengah. Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan dampak terparah, di mana data BPBD setempat menunjukkan 430 kejadian karhutla telah melanda 1.260,92 hektare lahan hingga pekan lalu. Sebagian besar area yang terbakar merupakan lahan milik perusahaan, dengan rincian 1.197,32 hektare lahan, 32,84 hektare hutan, dan 30,71 hektare kebun.
