Faktual.news – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak mengabaikan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi di tingkat daerah guna mencegah terjadinya gejolak sosial atau kerusuhan massa yang dipicu oleh tingginya biaya hidup, sebagaimana yang pernah melanda sejumlah negara Eropa.
Dalam sebuah forum ekonomi yang digelar di Jakarta, Jumat (20/11), Tito menyoroti fenomena kerusuhan di negara-negara seperti Prancis, Belgia, Jerman, hingga Italia. Menurutnya, akar permasalahan dari kekacauan tersebut adalah ketidakmampuan masyarakat menghadapi lonjakan biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. "Ingat, kerusuhan di sana terjadi karena biaya hidup yang mencekik. Gaji tidak naik, tetapi harga-harga barang terus meroket," tegas Tito.

Tito menjelaskan bahwa meskipun angka inflasi nasional per Oktober 2024 berada di level 3,23 persen secara tahunan—yang secara teknis dianggap masih dalam rentang aman—pemerintah pusat tetap harus waspada. Angka tersebut memang memberikan angin segar bagi para produsen dan petani, namun menjadi ancaman nyata bagi masyarakat kelas bawah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan basis konsumen yang sangat besar.
Pemerintah saat ini tengah berupaya keras agar angka inflasi tidak menyentuh ambang batas 3,5 persen. Jika angka tersebut terlampaui, kelompok masyarakat ekonomi lemah, khususnya mereka yang berada di desil 1 hingga desil 4, akan sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar. Tito memberi contoh sederhana, kenaikan harga beras sebesar Rp1.000 per kilogram saja sudah cukup untuk mengguncang daya beli masyarakat di kelompok tersebut.
Lebih lanjut, Mendagri menyatakan ketidakpuasannya terhadap sejumlah provinsi yang mencatatkan angka inflasi jauh di atas rata-rata nasional. Beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Tengah, dan Papua Tengah menjadi perhatian serius karena inflasinya yang melonjak. Ia menduga, tingginya harga pangan di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh hambatan pada rantai pasokan dan distribusi barang.
"Saya tidak puas dengan daerah yang masuk zona merah ini. Saya mempertanyakan, apakah mereka tidak mengerti cara menangani inflasi atau memang tidak peduli?" ujar Tito dengan nada tegas. Ia menginstruksikan agar kepala daerah yang memiliki inflasi tinggi segera melakukan koordinasi intensif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, pengusaha, serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencari akar masalahnya.
Tito menegaskan bahwa urusan energi sudah ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga tugas utama pemerintah daerah adalah memastikan distribusi pangan di wilayah masing-masing berjalan lancar tanpa kendala. Ia mengingatkan bahwa masalah harga pangan adalah masalah yang sangat sensitif karena menyangkut urusan perut rakyat. Oleh karena itu, kepala daerah diminta tidak sekali-kali meremehkan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya.


