Faktual.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah besar untuk membawa Bank Jakarta menuju panggung pasar modal. Bank milik daerah tersebut direncanakan akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada pertengahan tahun 2027 mendatang. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan transparansi pengelolaan bank.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa saat ini proses persiapan masih berada dalam tahap kajian mendalam serta asesmen internal. Pemprov DKI tidak ingin terburu-buru dan memilih untuk melakukan persiapan yang matang agar proses melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat berjalan mulus. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah rencana non-deal roadshow.

"Kami sedang menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki minat para investor besar sejak dini. Sembari melakukan itu, kami juga terus berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga terkait lainnya untuk menentukan waktu yang paling tepat," ujar Yustinus saat memberikan keterangan di Gedung AA Maramis, Jakarta.
Meskipun menargetkan tahun 2027, Yustinus menekankan bahwa jadwal tersebut masih bersifat optimistis. Penentuan momentum IPO akan sangat bergantung pada dinamika pasar modal serta rekomendasi dari OJK dan BEI. Selain itu, besaran dana yang akan dihimpun melalui aksi korporasi ini masih menunggu hasil asesmen dari Mandiri Sekuritas selaku penjamin emisi (underwriter) yang mendampingi proses tersebut.
Lebih lanjut, rencana IPO ini bukan sekadar urusan mencari suntikan modal. Menurut Yustinus, terdapat misi besar untuk membangun kepercayaan publik. Dengan melibatkan masyarakat dan investor melalui pasar modal, Bank Jakarta diharapkan menjadi lembaga yang lebih transparan dan kredibel. Dari sisi bisnis, tambahan modal tersebut akan memperlebar ruang gerak bank dalam menyalurkan kredit dan pinjaman kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Penguatan Bank Jakarta juga dipandang krusial untuk mendukung pembangunan Jakarta secara mandiri. Pemprov DKI menyadari bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa terus ditingkatkan, terutama dengan adanya penyesuaian dana bagi hasil (DBH). Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi yang mandiri.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, Pemprov DKI tengah melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Fokus utama meliputi penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dengan menempatkan jajaran direksi dan komisaris yang profesional. Selain itu, perbaikan kualitas aset melalui penurunan rasio kredit bermasalah (non-performing loan) serta penguatan infrastruktur teknologi informasi (IT) menjadi prioritas utama guna mendukung operasional perbankan yang modern.
Dalam tahap awal penjajakan, Pemprov DKI akan lebih fokus menyasar investor domestik. Beberapa nama besar seperti Indonesia Investment Authority (INA) dan International Finance Corporation (IFC) masuk dalam daftar calon mitra strategis. Meski demikian, masukan dari perwakilan investor asing, termasuk representasi dari Jepang yang berbasis di Jakarta, tetap akan diminta sebagai bahan pertimbangan awal.


