Faktual.news – Kabar gembira datang bagi para pekerja di wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun anggaran 2027. Berdasarkan keputusan terbaru, standar upah minimum di provinsi ini akan mengalami lonjakan yang cukup terasa dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengumumkan bahwa besaran UMP Sulsel tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka ini merupakan gabungan dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja. Jika dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.921.088,79, maka terdapat kenaikan sebesar Rp312.824,46 atau setara dengan pertumbuhan sekitar 7,98 persen.

Kebijakan ini tidak hanya mencakup upah minimum provinsi secara umum, namun pemerintah juga telah merinci Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2027. Penetapan sektoral ini menyasar tiga kelompok industri utama yang menjadi tulang punggung ekonomi di Sulawesi Selatan.
Rincian untuk sektor pertambangan, energi, serta kelistrikan ditetapkan pada angka Rp4.293.995,04. Sementara itu, untuk sektor industri pengolahan dan ritel, upah minimumnya dipatok sebesar Rp4.235.702,42. Terakhir, bagi pekerja di sektor aktivitas jasa, besaran upah yang ditetapkan adalah Rp4.234.608,39 per bulan.
Andi Sudirman menjelaskan bahwa proses penetapan angka upah ini bukanlah keputusan sepihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan serangkaian diskusi mendalam untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari perwakilan serikat buruh hingga kalangan pengusaha. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan serta pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Ini merupakan agenda rutin kami untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kami duduk bersama untuk membahas kondisi yang ada dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak," ujar Andi Sudirman dalam keterangannya.
Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan UMP dan UMSP ini memiliki batasan penerapan. Standar upah minimum tersebut hanya berlaku bagi para pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun. Bagi karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun atau lebih, perusahaan wajib memberikan upah yang mengacu pada struktur dan skala upah yang telah disusun oleh masing-masing perusahaan.
Selain itu, aturan mengenai upah minimum ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Pemerintah juga memberikan peringatan keras kepada para pemilik usaha agar tidak bermain-main dengan hak pekerja. Pengusaha dilarang keras memberikan upah di bawah standar minimum yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melansir dari laporan faktual.news, langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.


