Faktual.news – Kemacetan parah yang melanda Jakarta memerlukan terobosan radikal agar mobilitas warga tidak terus terpuruk dalam antrean kendaraan yang tak berujung. Menariknya, sebuah solusi efektif telah diterapkan di Seoul, Korea Selatan, yang kini tengah disarankan oleh pakar transportasi internasional untuk diadaptasi di ibu kota Indonesia.
Ko Joon Ho, pakar transportasi dari Universitas Hanyang, Korea Selatan, memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah Jakarta untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Salah satu langkah konkret yang ia usulkan adalah dengan menaikkan tarif parkir secara signifikan dan membatasi ketersediaan lahan parkir di kawasan pusat bisnis atau pusat kota.

Menurut Joon Ho, kebijakan ini merupakan bagian dari Transportation Demand Management (TDM) atau manajemen kebutuhan transportasi. Tujuannya jelas: mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke titik-titik padat guna mengurangi kepadatan lalu lintas.
"Untuk mengendalikan penggunaan mobil pribadi, kita bisa menaikkan tarif parkir. Kita juga bisa menetapkan kawasan bebas mobil. Dengan cara itu, penggunaan mobil pribadi dapat dikurangi," ungkap Joon Ho dalam sebuah pertemuan delegasi di Universitas Hanyang, Korea Selatan.
Ia menjelaskan bahwa tarif parkir adalah instrumen yang sangat sensitif karena menyentuh aspek ekonomi langsung atau out-of-pocket money. Ketika masyarakat merasa biaya untuk memarkir kendaraan sangat mahal, mereka secara alami akan berpikir dua kali untuk membawa mobil pribadi dan lebih memilih beralih ke transportasi umum.
Joon Ho mencontohkan keberhasilan Seoul. Di sana, warga cenderung menghindari penggunaan mobil ke pusat kota karena tarif parkir yang tinggi dan terbatasnya ruang parkir. Hal ini menciptakan pola perilaku baru di mana masyarakat lebih memilih moda transportasi massal.
Namun, pakar ini memberikan catatan penting. Kebijakan ini tidak akan berjalan optimal jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap parkir liar. Selain itu, pemerintah tidak boleh hanya sekadar "menghukum" pengguna mobil, tetapi wajib menyediakan alternatif yang layak.
"Pemerintah harus fokus menyediakan lebih banyak infrastruktur dan layanan transportasi umum. Tanpa layanan yang memadai, masyarakat tidak akan menggunakan transportasi umum secara lebih aktif," tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas pejalan kaki yang nyaman, mengingat faktor cuaca dan kualitas udara seringkali menjadi penghambat warga untuk berjalan kaki.
Di Seoul sendiri, pengendalian kendaraan tidak hanya melalui tarif parkir, tetapi juga melalui penerapan Green Transportation Zone. Di kawasan ini, kendaraan dengan emisi tinggi dilarang masuk, atau jika melanggar, mereka akan dikenakan denda yang cukup besar melalui sistem kamera pengenal pelat nomor otomatis.
Melalui pendekatan yang berorientasi pada manusia, Seoul telah berhasil mengubah wajah kotanya, termasuk membongkar jalan layang demi memperluas ruang pejalan kaki. Bagi Jakarta, integrasi antara pengendalian kendaraan pribadi, perbaikan transportasi publik, dan penyediaan fasilitas pejalan kaki adalah kunci utama untuk menciptakan kota yang lebih layak huni.


