Faktual.news – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin pemanfaatan hutan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Keputusan besar ini menyasar lahan konsesi yang sangat luas, yakni mencapai 338.536 hektare di wilayah Provinsi Riau.
Langkah hukum ini bukan tanpa alasan. Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersebut merupakan bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026. Keputusan yang tertanggal 19 November 2026 ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah menjaga kelestarian ekosistem hutan di Indonesia.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa tindakan ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi kawasan hutan dari kerusakan serta memperbaiki tata kelola hutan agar kembali pada fungsi dan peruntukan aslinya.
"Langkah penertiban ini bertujuan untuk memastikan kawasan hutan tetap terjaga dan dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Barita dalam keterangan resminya pada Jumat (20/11).
Berdasarkan hasil investigasi dan temuan di lapangan, PT RAPP terbukti melakukan sejumlah pelanggaran serius yang mencederai regulasi kehutanan. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah terjadinya kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang di area konsesi tersebut. Selain itu, ditemukan adanya penyalahgunaan lahan berupa perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare yang berada di dalam area izin.
Tak hanya itu, tim Satgas juga menemukan adanya aktivitas tambang ilegal tanpa izin seluas 541,46 hektare serta kerusakan pada kawasan lindung yang mencakup area sekitar 211,54 hektare. Dampak lingkungan yang paling mengkhawatirkan adalah terganggunya kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Hal ini secara langsung mengancam habitat alami gajah Sumatra yang merupakan spesies dilindungi.
Dengan dicabutnya izin ini, maka seluruh aktivitas operasional perusahaan di dalam areal tersebut harus segera dihentikan. Status lahan kini resmi kembali berada di bawah penguasaan negara. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab perusahaan. PT RAPP tetap memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemulihan lingkungan atas kerusakan yang telah terjadi.
Menanggapi keputusan tersebut, pihak Corporate Communications APRIL Group menyatakan telah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi PT RAPP. Mereka menyatakan akan menghormati kewenangan pemerintah dan berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi yang konstruktif dengan otoritas terkait.
"Kami sedang menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih mendalam dari pemerintah. Kami akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima dokumen tersebut," tulis perwakilan APRIL Group.
Saat ini, perusahaan tengah berupaya melakukan koordinasi dengan para kontraktor, pelanggan, pemasok, serta mitra bisnis lainnya guna meminimalkan gangguan operasional yang mungkin timbul akibat kebijakan mendadak ini. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan pemegang konsesi lainnya untuk lebih disiplin dalam menjaga kelestarian alam.


