Faktual.news – Kabar baik menyelimuti para pekerja di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara resmi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Keputusan ini membawa angin segar bagi para buruh dan karyawan yang selama ini menantikan penyesuaian penghasilan guna menghadapi dinamika ekonomi mendatang.
Berdasarkan hasil keputusan terbaru, besaran UMP Lampung pada tahun 2027 akan mengalami kenaikan sebesar 7,79 persen. Angka ini secara otomatis mengerek nominal upah minimum menjadi Rp3.285.152,48. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat selisih kenaikan sebesar Rp237.418,48 dari standar upah tahun 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengonfirmasi bahwa proses pembahasan mengenai penetapan upah ini telah rampung dilakukan. Keputusan tersebut diambil melalui rangkaian rapat intensif yang melibatkan Pemprov Lampung, Dewan Pengupahan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.
"Pembahasan mengenai UMP 2027 untuk wilayah Lampung sudah selesai. Secara persentase, kenaikannya mencapai 7,79 persen dari upah minimum tahun 2026," ungkap Agus Nompitu saat memberikan keterangan kepada media di Bandarlampung.
Agus menjelaskan bahwa penentuan angka kenaikan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menggunakan formula perhitungan yang mengacu pada nilai alfa sebesar 0,8. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kenaikan upah tetap proporsional dan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha di Lampung.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa penetapan UMP ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman sosial (safety net) bagi para pekerja. Ia mengingatkan seluruh pelaku industri dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Lampung agar patuh dan tunduk pada aturan baru ini.
"Upah minimum provinsi ini merupakan standar dasar yang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi para pekerja yang sudah memiliki masa kerja di atas satu tahun, perusahaan wajib menetapkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang telah disusun," tambah Agus.
Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan kenaikan UMP ini tidak berlaku secara menyeluruh untuk semua jenis usaha. Pemerintah memberikan pengecualian bagi sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini dilakukan untuk melindungi pelaku usaha kecil agar tetap mampu bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2026 sebelumnya, Pemprov Lampung menetapkan standar UMP di angka Rp3.047.734. Dengan adanya kenaikan signifikan menuju angka Rp3,28 juta ini, diharapkan daya beli masyarakat Lampung dapat meningkat. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses administrasi sebelum akhirnya mengumumkan secara resmi kepada publik melalui saluran komunikasi resmi pemerintah daerah.


