Faktual.news – Indonesia kini tengah menghadapi tantangan demografi yang serius seiring dengan pergeseran struktur penduduk menuju fase penuaan atau aging population. Menanggapi fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras kepada seluruh pekerja di tanah air agar tidak menunda persiapan masa tua. Perencanaan dana pensiun disarankan untuk dimulai sejak hari pertama seseorang menginjakkan kaki di dunia kerja.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa kesadaran akan pentingnya dana pensiun tidak boleh hanya muncul saat seseorang mendekati usia senja. Menurutnya, strategi perencanaan keuangan untuk masa pensiun harus menjadi bagian integral dari manajemen keuangan pribadi sejak awal karier. Hal ini krusial agar masyarakat memiliki kemandirian finansial saat tidak lagi produktif secara ekonomi.
Dalam gelaran Indonesia Pension Fund Summit 2026 di Jakarta Selatan, Friderica memaparkan data yang cukup mencemaskan. Saat ini, proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia telah menyentuh angka 11,97 persen. Angka tersebut secara teknis telah melewati ambang batas 10 persen, yang merupakan indikator global bahwa sebuah negara telah memasuki fase masyarakat menua. Tren ini diprediksi tidak akan melandai, melainkan terus merangkak naik hingga mencapai 20,31 persen pada tahun 2045 mendatang.
Meskipun Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi dengan sekitar 68,94 persen penduduk berada pada usia produktif, momentum ini ibarat pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik melalui perencanaan masa tua yang matang, ledakan penduduk produktif ini justru akan menjadi beban negara di masa depan ketika mereka memasuki usia non-produktif.
"Semua orang akan menjadi tua, dan setiap individu tentu membutuhkan dana pensiun yang layak agar bisa menjalani masa tua dengan mandiri serta bermartabat," tegas Friderica.
Kondisi keuangan pekerja di Indonesia saat ini juga masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi literasi dan inklusi keuangan. Merujuk pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi mengenai dana pensiun baru berada di angka 22,21 persen. Yang lebih memprihatinkan, tingkat inklusi atau penggunaan produk dana pensiun di masyarakat baru menyentuh angka sekitar 5 persen.
Selain rendahnya partisipasi, masalah utama lainnya adalah rendahnya replacement ratio atau rasio tingkat penggantian pendapatan. Di Indonesia, rasio ini hanya berkisar antara 15 hingga 20 persen. Angka tersebut jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yakni minimal 40 persen. Artinya, uang pensiun yang diterima pekerja saat ini belum mampu menjamin standar hidup yang layak jika dibandingkan dengan pendapatan mereka saat masih bekerja.
OJK berkomitmen untuk melakukan langkah strategis dengan fokus pada dua jalur utama: memperluas jumlah kepesertaan dana pensiun secara masif dan meningkatkan kecukupan manfaat yang diterima oleh para pekerja di masa depan.
