Faktual.news – Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya ikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, terus diperkuat melalui manajemen penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih ketat. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen untuk memastikan bahwa distribusi nutrisi bagi sektor perikanan ini berjalan sesuai koridor dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Langkah strategis ini ditegaskan oleh Regional CEO 4 Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, dalam rangkaian kegiatan Pilar Mina Bahari yang digelar pada Sabtu (26/9/2026). Menurut Wisnu, fokus utama perusahaan saat ini adalah menjaga ketersediaan stok agar tetap stabil sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus memperketat tata kelola penyaluran agar tidak terjadi salah sasaran.
"Kami berkomitmen penuh untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi agar kebutuhan pembudidaya ikan selalu terpenuhi. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus kami lakukan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan," ujar Wisnu.
Untuk menjaga akurasi data, proses penebusan pupuk subsidi kini dilakukan secara digital. Para pembudidaya ikan wajib menggunakan KTP melalui aplikasi iPubers. Sistem ini dirancang untuk memastikan ketepatan penerima dan pencatatan transaksi yang lebih transparan. Perlu diketahui, pupuk bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi pembudidaya yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan dan telah terdaftar dalam sistem e-RPSP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, terdapat aturan mengenai luas lahan maksimal sebesar 2 hektar untuk kegiatan pembesaran ikan.
Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Pangkep mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan yang cukup besar pada tahun 2026, yakni mencapai 27.156 ton. Komposisi alokasi tersebut meliputi 10.519 ton Urea, 5.950 ton NPK Phonska, 7.246 ton pupuk organik, dan 3.441 ton SP-36. Hingga tanggal 24 September 2026, realisasi penyaluran telah menyentuh angka 11.562 ton atau sekitar 43 persen dari total kuota yang tersedia.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, turut memberikan perhatian khusus terhadap program ini. Ia menekankan bahwa optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi sangat krusial untuk mendukung keberlanjutan budi daya ikan. Jika dikelola dengan baik, hal ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara signifikan.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, meminta seluruh pihak untuk mengawal agar bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan produsen agar program subsidi ini memberikan dampak nyata bagi kemajuan sektor perikanan di Kabupaten Pangkep.
