faktual.news – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan target ambisius pemerintah untuk memastikan setiap sudut desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik penuh pada tahun 2029. Ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang kini menjadi prioritas utama Kementerian ESDM, demi mewujudkan pemerataan akses energi di seluruh penjuru tanah air.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat Senin 15 Juni Bahlil menegaskan komitmennya. "Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto tahun 2029-2030 semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada. Insyaallah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia" ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya listrik sebagai simbol kemerdekaan dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan visi tersebut Bahlil mengusulkan alokasi dana signifikan. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diajukan anggaran sebesar Rp9.746,09 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur listrik desa. Angka ini merupakan bagian dari total alokasi infrastruktur sebesar Rp22.475,55 miliar yang menjadi fokus utama sektor ESDM. Total usulan anggaran Kementerian ESDM untuk tahun 2027 sendiri mencapai Rp27,33 triliun melonjak 26,11 persen dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp21,67 triliun.
Bahlil juga memaparkan tantangan besar yang masih dihadapi. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari sepuluh ribu lokasi di Indonesia masih gelap gulita. Rinciannya sebanyak 5.700 desa dan 4.400 dusun belum tersentuh jaringan listrik. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah timur Indonesia seperti Pulau Sulawesi Maluku dan Papua. "Setelah kemarin saya ke kawasan timur itu ternyata masih ada juga. Ada pulau ada storage enggak ada listrik. Coba bayangkan itu. Jadi ada sebagian di Sulawesi ada sebagian di Maluku ada sebagian di Papua" cerita Bahlil menggambarkan realitas miris di lapangan.
Anggaran pagu indikatif tersebut terbagi menjadi 82 persen atau Rp22,48 triliun untuk program strategis infrastruktur 13 persen atau Rp3,56 triliun untuk belanja operasional dan 5 persen atau Rp1,3 triliun untuk publik non-fisik. Dengan dukungan penuh dari parlemen dan alokasi anggaran yang memadai pemerintah berharap dapat segera menuntaskan pekerjaan rumah besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih terang.
