Faktual.news – Industri kelapa sawit Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait keseimbangan antara kebutuhan energi dalam negeri dan potensi pendapatan negara dari pasar global. Menanggapi situasi tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melontarkan usulan strategis agar pemerintah menerapkan kebijakan bahan bakar nabati atau biofuel yang lebih fleksibel.
Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sarjono, menekankan pentingnya penyesuaian alokasi minyak sawit untuk biodiesel berdasarkan fluktuasi harga minyak bumi dan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar internasional. Menurutnya, kebijakan yang kaku dapat merugikan stabilitas ekonomi sektor sawit jika tidak memperhatikan dinamika harga global.
"Kami melihat akan jauh lebih baik jika kebijakan biofuel diterapkan secara fleksibel. Saat harga minyak bumi melonjak tinggi, pemerintah bisa mendorong penggunaan sawit untuk biodiesel melalui skema subsidi. Namun, jika harga minyak sawit sedang tinggi, sebagian pasokan sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan ekspor," ujar Mukti dalam forum BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (5/10).
Mukti menjelaskan bahwa model kebijakan ini serupa dengan strategi energi yang sukses diterapkan oleh negara Brasil. Fleksibilitas ini menjadi krusial karena peningkatan konsumsi domestik untuk biodiesel berisiko menekan volume ekspor. Padahal, penurunan ekspor akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Hal ini dikarenakan dana subsidi biodiesel tidak bersumber dari APBN, melainkan dari pungutan ekspor CPO. Jika volume ekspor menyusut, maka pendapatan dari pungutan tersebut juga akan merosot, yang pada akhirnya dapat mengganggu pendanaan subsidi biodiesel itu sendiri.
Proyeksi ke depan menunjukkan tantangan yang semakin nyata. GAPKI memperkirakan volume ekspor CPO Indonesia berpotensi merosot sekitar 3 hingga 4 juta ton pada tahun 2027. Penurunan ini dipicu oleh tren produksi nasional yang cenderung stagnan di angka 51-56 juta ton dalam lima tahun terakhir, sementara kebutuhan domestik untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel terus meroket.
Kebutuhan CPO untuk biodiesel diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan. Dari angka sekitar 12,4 juta ton pada tahun 2025, kebutuhan tersebut diperkirakan naik menjadi 14 juta ton pada 2026, dan bisa menembus angka 17 juta ton pada 2027. Dengan ruang ekspor yang semakin sempit, GAPKI menyarankan pemerintah untuk segera melakukan langkah antisipasi.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah peningkatan produktivitas melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selain itu, GAPKI mengusulkan pembentukan kawasan khusus atau dedicated area yang dikhususkan untuk pengembangan sawit guna kebutuhan energi.
"Kami mengusulkan pemerintah membuat area khusus yang didedikasikan untuk energi, sehingga tidak mengganggu pasokan pangan maupun ekspor. Langkah ini bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti yang mulai berjalan di Papua. Jika ini berhasil, transisi energi akan berjalan mulus tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi lainnya," tutup Mukti.
