Faktual.news – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan taringnya di pasar internasional. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan bahwa nilai transaksi ekspor yang difasilitasi oleh pemerintah melalui berbagai program strategis mencatatkan angka yang sangat impresif. Hingga periode Januari sampai Agustus 2026, nilai transaksi ekspor UMKM telah menembus angka US$347 juta atau setara dengan Rp6,21 triliun.
Lonjakan ini menunjukkan tren positif yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Budi menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari keberhasilan program "UMKM Bisa Ekspor". Program ini dirancang khusus untuk menjembatani para pelaku usaha kecil agar dapat bertemu langsung dengan calon pembeli potensial di luar negeri.
Menariknya, mayoritas pelaku usaha yang berhasil melakukan transaksi ini merupakan pemain baru di kancah global. "Tahun lalu transaksinya mencapai US$134,8 juta. Tahun ini, hanya dalam waktu delapan bulan, sudah menyentuh US$347 juta. Yang luar biasa, rata-rata 60 persen dari mereka adalah pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor sama sekali," ujar Budi dalam acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode Produk di Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Pemerintah tidak main-main dalam mendukung penetrasi pasar ini. Melalui jaringan perwakilan perdagangan yang tersebar di 33 negara, termasuk Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), sebanyak 46 perwakilan di seluruh dunia kini aktif membantu UMKM melakukan presentasi produk hingga bertemu dengan buyer mancanegara.
Selain fokus pada pasar global, pemerintah juga tengah memperkuat posisi UMKM di pasar domestik, khususnya dalam menembus jaringan ritel modern. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian fasilitas sertifikasi barcode bekerja sama dengan GS1 Indonesia. Fasilitas ini menyasar produk pangan kemasan serta produk kecantikan (beauty care).
Langkah digitalisasi melalui barcode ini bertujuan untuk mempermudah proses distribusi, penyimpanan, hingga pendataan produk di rak-rak ritel modern. "Dengan adanya barcode, pihak seperti Aprindo dan Hippindo akan lebih mudah melakukan pengecekan data. Ini adalah fasilitas yang kami berikan agar produk lokal lebih mudah diterima oleh jaringan ritel," tambah Budi.
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa barcode hanyalah pintu masuk. Standar kualitas tetap menjadi kunci utama. Produk UMKM harus tetap melewati proses kurasi ketat agar mampu bersaing dengan produk impor yang selama ini mendominasi rak-rak supermarket.
Sebagai bagian dari upaya penguatan merek, pemerintah juga menyiapkan program branding bagi sekitar 500 UMKM yang akan diluncurkan dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41. Selain itu, terdapat program "Desa Ekspor" yang bertujuan meningkatkan standar kualitas produk langsung dari tingkat pedesaan.
Menjelang gelaran TEI ke-41 yang akan berlangsung di ICE BSD pada 14-18 Oktober mendatang, antusiasme pasar global terlihat sangat tinggi. Tercatat sekitar 5.400 pembeli asing telah mengonfirmasi kehadiran mereka. Pemerintah optimis ajang ini akan menyumbang nilai transaksi yang besar, dengan target mencapai US$17,5 miliar atau sekitar Rp313,28 triliun.
