Faktual.news – Kabar mengenai penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat ekonomi. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak bersikap defensif dalam menghadapi situasi ini. Menurutnya, penurunan status ini adalah sinyal merah yang harus disikapi dengan strategi cerdas, bukan dengan perlawanan emosional.
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Dino menekankan bahwa MSCI adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja secara netral. Kepercayaan adalah aset utama mereka, sehingga standar yang diterapkan kepada Indonesia juga sama dengan yang diterapkan kepada negara-negara besar seperti China, India, Korea Selatan, hingga Brazil. Dino menegaskan bahwa tidak ada konspirasi di balik keputusan tersebut; yang ada hanyalah penilaian objektif terhadap kondisi pasar.
Penurunan level pasar saham Indonesia ke klasifikasi standalone market dianggap sebagai indikator nyata adanya pengikisan kepercayaan di kalangan pelaku usaha. Dino mengamati bahwa gejala erosi kepercayaan ini sudah mulai terasa, mulai dari pengusaha skala besar hingga pelaku usaha menengah dan bawah, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Ia bahkan memberikan catatan tajam bagi pemerintah agar tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan.
"Jika Presiden tidak mencium gejala ini, berarti beliau tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan. Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi," tegas Dino.
Dino juga mengingatkan agar pemerintah tidak menyamakan MSCI dengan lembaga seperti IMF yang sering dianggap memiliki agenda politik tertentu. Independensi MSCI inilah yang membuat investor global menjadikannya sebagai kompas utama dalam menakar kesehatan pasar saham sebuah negara. Indonesia yang dulunya pernah menikmati indeks tinggi sebesar 1,2 persen, kini justru merosot ke posisi klasifikasi terbawah dengan kriteria penilaian yang sama.
Lebih lanjut, Dino memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam sentimen nasionalisme yang semu. Ia menyebut bahwa dunia keuangan bukanlah medan perang militer di mana kekuatan fisik atau retorika bisa menjadi solusi. Menggerakkan pasukan buzzer untuk menyerang MSCI dengan teori konspirasi dianggap sebagai tindakan sia-sia yang justru membahayakan stabilitas nasional.
"Percuma kita terlihat gagah hari ini, tapi besok rupiah tumbang ke level Rp22.000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sengsara, dan pemerintah pun bisa gawat," tambahnya dengan nada peringatan.
Ia kemudian menarik pelajaran sejarah dari jatuhnya rezim Presiden Soeharto. Dino mengingatkan bahwa runtuhnya kekuasaan saat itu bukan disebabkan oleh invasi asing atau kudeta militer, melainkan bermula dari krisis moneter yang kemudian merembet menjadi krisis multidimensi—mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga legitimasi politik.
Sebagai solusi, Dino memberikan contoh keberhasilan China. Meski sempat ditolak selama tiga tahun berturut-turut saat mencoba masuk ke level emerging market di MSCI, China tidak merespons dengan kemarahan. Sebaliknya, mereka bersikap terbuka dan melakukan penyesuaian terhadap standar MSCI. Hasilnya, pada tahun 2018, China berhasil naik kelas. Pesan ini menjadi pengingat bagi Indonesia: beradaptasi dengan standar global adalah kunci untuk kembali dipercaya oleh dunia internasional.
