faktual.news – Misteri di balik sumber pendanaan saldo awal Rp50 ribu untuk rekening masyarakat yang baru dibuka akhirnya mulai terkuak. Rosan Perkasa Roslani, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, memberikan sedikit pencerahan terkait skema pemberian dana tersebut, meskipun detail lengkapnya masih dirahasiakan.
Saat dicecar awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rosan belum mau membocorkan apakah anggaran fantastis ini akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lainnya. Ia hanya menegaskan bahwa mekanisme penyaluran saldo Rp50 ribu itu kini sedang dalam tahap finalisasi. "Ya, mekanismenya lagi dirancang segera kok," ujarnya singkat.
Rosan juga mengonfirmasi bahwa dua bank besar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), telah menjalin koordinasi intensif untuk merealisasikan program pembukaan rekening massal ini. BRI akan menjadi garda terdepan untuk melayani pembukaan rekening di seluruh penjuru Indonesia, sementara BSI akan fokus melayani masyarakat di wilayah Aceh.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan rencana pemerintah untuk memberikan dana awal Rp50 ribu ini. Targetnya tidak main-main, sekitar 200 juta penduduk diharapkan memiliki rekening baru ini. Pembukaan rekening akan memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Program ini dirancang agar rekening diberikan secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," jelas Airlangga dalam sebuah simposium di Jakarta.
Airlangga juga menegaskan bahwa dana awal Rp50 ribu ini tidak boleh dipotong sepeser pun oleh pihak perbankan. Pemerintah berjanji akan menyiapkan regulasi ketat untuk memastikan dana tersebut tetap utuh di tangan masyarakat. "Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot," tambahnya.
Lebih dari sekadar saldo awal, rekening yang disiapkan pemerintah ini memiliki beragam fungsi strategis. Salah satunya adalah sebagai saluran utama penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai. Bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), rekening ini juga akan terintegrasi langsung dengan sistem pembayaran QRIS. Airlangga menjamin fasilitas QRIS ini akan tersedia tanpa biaya bagi para pedagang. "QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang," pungkasnya, berharap langkah ini akan mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi syariah.
Pembukaan rekening ini akan melibatkan pemadanan data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia, khususnya untuk mendukung ekosistem pembayaran dan sistem gateway melalui QRIS.
