faktual.news – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan inisiatif ambisius, meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyiapkan rekening bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum memilikinya. Langkah ini diharapkan menjadi terobosan signifikan dalam mempercepat penyaluran bantuan pemerintah dan memperluas akses keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan setiap bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial, dapat tersalurkan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Rekening-rekening warga nantinya akan terintegrasi dengan berbagai data pemerintah, menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. "Ini adalah rencana Bapak Presiden agar penyaluran bantuan benar-benar optimal," jelas Purbaya saat ditemui di Sunter, Jakarta Utara.
Purbaya mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan pembukaan rekening akan dilakukan secara otomatis bagi warga yang telah berusia di atas 18 tahun namun belum memiliki akun bank. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ide ini masih dalam tahap pembahasan awal. "Setiap individu yang sudah berusia 18 tahun dan belum memiliki rekening, ada potensi akan dibukakan secara otomatis," tambahnya.
Proses identifikasi akan dilakukan melalui pemadanan data kependudukan dengan data perbankan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di masa mendatang akan langsung diikuti dengan pembukaan rekening bank. Ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan dan mengintegrasikan berbagai program pemerintah secara lebih menyeluruh.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengonfirmasi arahan Presiden Prabowo. Secara spesifik, Presiden meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan infrastruktur guna memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat.
Airlangga menjelaskan, proses ini akan mengacu pada data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang kemudian akan diselaraskan dengan sistem di Bank Indonesia. Sistem pembayaran juga direncanakan akan memanfaatkan teknologi QRIS. "Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tingkat literasi dan inklusi keuangan yang setinggi mungkin di Indonesia," pungkas Airlangga, menekankan komitmen pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan nasional.
