faktual.news – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait peran baru Danantara Indonesia dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Ia menegaskan bahwa kehadiran Danantara di forum penting tersebut semata-mata untuk memberikan masukan dan tidak akan memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Purbaya menjelaskan bahwa Danantara dipastikan tidak akan ikut serta dalam proses pemungutan suara, terutama untuk kebijakan-kebijakan krusial yang berhubungan langsung dengan dunia usaha. Bahkan, jika ada pembahasan yang sangat sensitif dan berkaitan erat dengan kepentingan bisnis, perwakilan Danantara akan diminta untuk keluar dari ruangan rapat. Menurutnya aturan ini memastikan tidak ada konflik kepentingan.
Keterlibatan Danantara ini, lanjut Purbaya, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK. Karena perannya hanya sebatas pemberi informasi dan pandangan, tidak ada urgensi untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut.
Justru, Purbaya menilai kehadiran Danantara akan sangat memperkaya informasi yang dimiliki oleh para anggota KSSK saat merumuskan kebijakan. Ia berpendapat bahwa masukan dari Danantara sangat vital karena lembaga tersebut memiliki gambaran langsung dan terkini mengenai kondisi riil di lapangan, khususnya dari sudut pandang pelaku usaha. "Regulator seringkali hanya melihat data di belakang meja. Terkadang interpretasi data bisa sedikit meleset. Jadi, Danantara akan memperkaya kita dengan informasi tambahan yang lebih akurat," ujarnya.
Pada rapat perdana KSSK yang dihadiri oleh Chief Executive Officer CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer COO Dony Oskaria, Purbaya mengapresiasi masukan positif yang diberikan. Rapat ini sendiri merupakan yang pertama setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri.
Rosan Roeslani sendiri membenarkan bahwa pelibatan Danantara dalam KSSK merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa Presiden menginginkan agar setiap kebijakan yang dibahas tidak hanya fokus pada aspek fiskal dan moneter, tetapi juga memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan dunia usaha secara keseluruhan. "Ini lebih ke arah ekosistem utuh. Jadi arahannya adalah KSSK plus, plus Danantara," jelas Rosan.
Arahan tersebut juga mengindikasikan bahwa Danantara akan dilibatkan secara rutin dalam forum koordinasi KSSK ke depannya. Rosan menambahkan bahwa ini adalah kebijakan yang baru pertama kali diterapkan dalam sejarah KSSK.
Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti juga membenarkan adanya arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat koordinasi KSSK dengan tambahan Danantara. Presiden meminta sinergi antarlembaga terus ditingkatkan agar setiap kebijakan dapat berjalan lebih selaras dan mendukung pencapaian target pemerintah. Seluruh anggota KSSK termasuk BI OJK LPS dan Kementerian Keuangan diminta untuk memperkuat sinergi sesuai kewenangan masing-masing demi mendukung arah kebijakan pemerintah.
