Faktual News – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini melontarkan respons tegas terhadap sorotan tajam majalah internasional The Economist. Publikasi bergengsi tersebut mengkritik program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan inisiatif pembangunan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang dinilai berpotensi membebani fiskal negara dan mengancam stabilitas ekonomi makro Indonesia.
Tanpa ragu, Purbaya membantah keras tudingan tersebut, menegaskan bahwa fundamental fiskal Indonesia tetap kokoh dan terkendali. Ia menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan mencatat angka yang lebih rendah, yakni 2,8 persen dari PDB pada tahun sebelumnya. "Kondisi fiskal kita sangat terkendali, tidak ada masalah berarti," ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).
Purbaya bahkan mengajak The Economist untuk melihat cermin, membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa. Menurutnya, banyak negara Eropa menghadapi rasio utang dan defisit yang jauh melampaui Indonesia, bahkan mendekati 100 persen dari PDB. "Jika The Economist menganggap kebijakan fiskal kita berantakan, mereka seharusnya melihat defisit dan utang negara-negara Eropa. Kita masih di kisaran 40 persen PDB, jauh lebih sehat," tegasnya, menyiratkan bahwa Indonesia justru layak mendapat pujian atas pengelolaan keuangannya.
Dalam artikelnya yang provokatif berjudul "Indonesia’s President is Jeopardising The Economy and Democracy", The Economist memang menguraikan sejumlah kekhawatiran. Mereka secara spesifik menyoroti kebijakan yang dianggap terlalu ekspansif dari sisi fiskal, seperti alokasi anggaran untuk MBG dan pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih. Estimasi biaya kedua program ini disebut-sebut mencapai Rp320 triliun atau sekitar US$18 miliar pada tahun ini, setara dengan 10 persen dari target penerimaan negara.
Selain itu, media asal Inggris tersebut meragukan proyeksi penerimaan negara yang dianggap terlalu optimistis, terutama di tengah tren pelemahan harga komoditas ekspor vital seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Laporan mereka bahkan memproyeksikan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2025 berpotensi turun 3 persen, berbanding terbalik dengan target pertumbuhan 7 persen yang dicanangkan pemerintah.
Ancaman pelebaran defisit fiskal juga menjadi perhatian serius, terutama akibat gejolak harga minyak dunia di tengah konflik geopolitik Timur Tengah. The Economist memperkirakan, pemerintah berpotensi menghadapi tambahan beban subsidi energi hingga US$5,7 miliar atau setara dengan Rp100,7 triliun (dengan asumsi kurs Rp17.670 per dolar AS) jika harga minyak rata-rata global mencapai US$97 per barel sepanjang tahun ini. Lebih lanjut, mereka menyinggung risiko penurunan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, apabila rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara terus menunjukkan peningkatan.
Tidak hanya pada aspek fiskal, artikel tersebut juga menyentuh kritik terhadap arah politik pemerintahan Prabowo, yang dinilai cenderung memusatkan kekuasaan, memperbesar peran militer dalam ranah sipil, serta berpotensi melemahkan oposisi politik. Kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi, ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 11 persen terhadap dolar AS sejak Prabowo menjabat, turut menjadi poin penting yang diangkat.
Meski demikian, Purbaya Yudhi Sadewa tetap teguh pada pendiriannya, meyakini bahwa fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia jauh lebih tangguh dari yang digambarkan The Economist. Ia menekankan pentingnya melihat data secara komprehensif dan tidak terjebak pada narasi yang berpotensi bias.
