Faktual News – Sri Lanka baru-baru ini mengumumkan kebijakan kontroversial berupa pungutan tambahan sebesar 50% pada bea masuk kendaraan. Langkah ini diambil untuk membendung arus impor sekaligus meredakan gejolak tekanan terhadap mata uang lokal, Rupee, yang terus terdepresiasi akibat meluasnya konflik di Timur Tengah.
Peningkatan drastis beban pajak ini dipicu oleh terdepresiasinya nilai tukar Rupee secara signifikan sejak dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian memicu aksi balasan dari Teheran. Gejolak geopolitik ini seketika memicu turbulensi serius pada stabilitas sektor keuangan domestik Sri Lanka.
"Mengingat tekanan pada valuta asing saat ini, kami mendesak masyarakat untuk menunda rencana impor mereka selama tiga bulan ke depan," ujar Wakil Menteri Keuangan Anil Jayantha Fernando di Kolombo, seperti dikutip dari laporan pada Sabtu (16/5).
Sebelum kebijakan baru ini diketuk, kendaraan sebenarnya sudah dikenakan bea masuk reguler sebesar 30%. Namun, dengan adanya instrumen pajak tambahan lainnya, akumulasi beban pajak efektif untuk sebuah unit mobil kini dapat melambung hingga melampaui 100%. Ini berarti, harga mobil impor di Sri Lanka akan melonjak drastis, berpotensi mengurangi minat beli secara signifikan.
Tak hanya membatasi keran impor otomotif, Sri Lanka juga telah mengerek harga energi hingga lebih dari sepertiga sejak pecahnya perang di Timur Tengah. Otoritas setempat bahkan mulai menerapkan sistem penjatahan untuk pembelian bahan bakar jenis diesel dan bensin, sebuah upaya putus asa untuk memangkas bengkaknya tagihan impor negara.
Berdasarkan data resmi pemerintah, nilai mata uang Rupee Sri Lanka tercatat telah melemah sebesar 4,5% terhadap Dolar AS sepanjang tahun ini. Gubernur Bank Sentral Nandalal Weerasinghe juga sempat memperingatkan bahwa nilai tukar Rupee akan terus merosot, kecuali harga minyak mentah dunia kembali turun atau Sri Lanka berani memotong drastis volume impor energinya.
Krisis energi dan mata uang ini menjadi tantangan berat yang menguji ketahanan Sri Lanka. Negara kepulauan ini sebenarnya baru saja merangkak keluar dari keterpurukan ekonomi terburuknya pada tahun 2022 silam. Kala itu, Sri Lanka mengalami kelangkaan cadangan devisa akut, yang melumpuhkan kemampuan mereka untuk membiayai impor komoditas esensial paling mendasar seperti bahan pangan, bahan bakar, hingga obat-obatan.
Guna memulihkan kondisi tersebut, Sri Lanka hingga saat ini masih berada di bawah pengawasan ketat program dana talangan atau bailout dari Dana Moneter Internasional (IMF) senilai US$2,9 miliar. Kebijakan pajak impor mobil yang ekstrem ini menjadi indikasi jelas bahwa pemulihan ekonomi mereka masih sangat rapuh dan rentan terhadap guncangan eksternal.
