Faktual.news – Rencana pemerintah yang mewajibkan pengusaha untuk menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga pemerintah tengah memicu gelombang diskusi hangat dari kalangan pelaku usaha. Kebijakan ini diprediksi akan membawa perubahan besar pada struktur keuangan perusahaan di Indonesia, terutama terkait pengelolaan arus kas dan likuiditas operasional.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menekankan bahwa aspek paling krusial dalam kebijakan ini adalah desain mekanisme pengelolaannya. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa penunjukan lembaga pengelola tidak menciptakan tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang sudah eksis saat ini.

"Kita perlu memastikan tidak ada duplikasi kewajiban dengan program yang sudah berjalan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), maupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujar Shinta saat memberikan keterangan kepada faktual.news. Ia juga menambahkan bahwa banyak perusahaan saat ini telah memiliki program dana pensiun mandiri melalui DPPK maupun DPLK.
Shinta menilai perlunya harmonisasi yang mendalam antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, serta Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada daripada membangun sistem baru yang berisiko tidak efisien.
"Evaluasi desain kebijakan harus mencakup efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, hingga akuntabilitas. Fokus utamanya harus pada perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha," tegasnya.
Senada dengan APINDO, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan respons yang lebih berhati-hati. Meski mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjamin hak pekerja, terutama saat perusahaan mengalami restrukturisasi atau kesulitan keuangan, Kadin menyoroti dampak ekonomi makronya.
Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, Erwin Aksa, memperingatkan bahwa kewajiban setoran berkala ini dapat mengganggu stabilitas arus kas perusahaan. Dana yang selama ini dialokasikan untuk bahan baku, operasional, hingga ekspansi bisnis, nantinya harus dialihkan ke lembaga pemerintah.
"Jika seluruh perusahaan diwajibkan menyetor secara berkala, akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas. Hal ini berpotensi menekan likuiditas, terutama bagi sektor padat karya, UMKM, dan perusahaan dengan modal kerja terbatas," jelas Erwin.
Erwin mengusulkan agar pemerintah tidak menerapkan aturan ini secara pukul rata, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala usaha dan karakteristik industri masing-masing.
Sebagai informasi, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan untuk menjamin hak pekerja saat terjadi PHK. Perusahaan diberikan tenggat waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana tersebut ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Namun, hingga saat ini, aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan teknis pelaksanaan dan lembaga pengelolanya masih dalam tahap penggodokan.


