Faktual.news – Rencana pemerintah dalam mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan serius dari para pelaku industri perikanan. Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) secara resmi meminta pemerintah untuk menjamin bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi motor penggerak program tersebut, wajib menyerap hasil budidaya ikan lokal sebagai bahan baku utamanya.
Ketua APCI, Susilo Hartoko, menegaskan bahwa kepastian pasar sangat krusial bagi para pembudidaya. Menurutnya, jika pemerintah tidak memberikan jaminan penyerapan, maka upaya peningkatan produksi ikan yang selama ini digalakkan melalui berbagai program nasional justru berisiko menjadi bumerang. Tanpa adanya pasar yang jelas, peningkatan produksi ini dikhawatirkan akan memicu terjadinya kelebihan pasokan atau overproduction yang dapat menjatuhkan harga di tingkat petambak.

"Karena dapur SPPG ini dikelola oleh pemerintah, maka kewajiban untuk menyerap produk lokal harus diturunkan secara resmi melalui keputusan pimpinan di institusi terkait," tegas Susilo saat memberikan keterangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11). Ia juga menekankan pentingnya instruksi yang jelas agar kebijakan penyerapan ikan ini tidak hanya berhenti di level kebijakan pusat, tetapi benar-benar sampai ke unit dapur pelayanan di lapangan.
Lebih lanjut, Susilo memaparkan proyeksi pertumbuhan produksi ikan yang cukup masif. Ia memperkirakan bahwa program pengembangan budidaya ikan tematik dapat menambah pasokan sekitar 1,2 juta ton per tahun setelah memasuki tahun 2029. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, di mana produksi budidaya ikan lele dan patin berada di angka sekitar 1,4 juta ton, maka lonjakan produksi di masa depan akan sangat signifikan.
"Jangan sampai nanti setelah tahun 2029 program ini tidak berjalan konsisten. Risikonya sangat tinggi, yaitu terjadinya penumpukan stok atau over-produksi yang merugikan pengusaha," tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyambut baik gagasan ini dengan mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui program MBG. Ikan dianggap sebagai salah satu sumber protein terbaik yang sangat mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara luas.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Yanti Permatasari, menjelaskan bahwa meningkatkan minat masyarakat untuk makan ikan tidak bisa dilakukan hanya dengan sekadar imbauan atau kampanye. Pemerintah harus memastikan ekosistem pendukungnya berjalan dengan baik.
"Ajakan untuk mengonsumsi ikan tidak akan efektif apabila ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harganya belum terjamin di masyarakat," ujar Yanti.
Melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026, pemerintah berkomitmen untuk mengawal upaya ini dari hulu ke hilir. Hal ini mencakup penyediaan ikan yang berkualitas dan aman, kemudahan akses bagi konsumen, hingga peningkatan minat konsumsi secara nasional. Dengan integrasi antara program MBG dan hasil budidaya lokal, diharapkan ketahanan pangan dan kesejahteraan pembudidaya ikan dapat meningkat secara beriringan.


