Faktual.news – Transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), penggunaan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencatatkan angka fantastis dengan jumlah pengguna yang kini menembus lebih dari 70 juta orang hingga kuartal III 2026.
Tidak hanya dari sisi konsumen, ekosistem pendukungnya pun tumbuh pesat. Hingga saat ini, tercatat sekitar 49 juta pelaku usaha atau merchant telah menyediakan fasilitas pembayaran melalui QRIS. Fenomena ini menandakan bahwa transaksi nontunai bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi ekonomi masyarakat Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa perluasan jangkauan QRIS ini mencakup berbagai lapisan demografi. Penggunaan teknologi ini tidak lagi didominasi oleh generasi muda yang melek teknologi, tetapi juga mulai merambah ke kelompok usia lanjut.
"QRIS sudah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan telah mencapai 49 juta merchant," ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) di Jakarta, Senin (16/11).
Digitalisasi ini telah menyentuh berbagai sektor ekonomi, mulai dari pusat perbelanjaan modern di kota-kota besar, pedagang kaki lima, hingga pasar tradisional di pelosok daerah. Bahkan, Filianingsih memberikan contoh menarik bahwa penggunaan QRIS telah menjangkau masyarakat di wilayah Baduy Dalam. Hal ini membuktikan bahwa sistem pembayaran digital telah berhasil menembus batas geografis dan sosial.
Perluasan ini juga menjadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat perdesaan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Namun, di balik pertumbuhan yang masif ini, Bank Indonesia memberikan catatan penting mengenai aspek keamanan.
Filianingsih menekankan bahwa inklusi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan konsumen. Semakin tinggi penggunaan layanan digital, semakin besar pula risiko kejahatan siber dan penipuan yang mengintai. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama; jika kepercayaan itu runtuh, maka keberlanjutan sistem pembayaran digital akan terancam.
Ia merujuk pada sebuah studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil yang menunjukkan bahwa persepsi risiko yang tinggi dapat menurunkan minat masyarakat menggunakan pembayaran digital. Bahkan, pemberian insentif seperti cashback atau hadiah tidak akan mampu mengembalikan kepercayaan konsumen jika mereka sudah pernah mengalami pengalaman transaksi yang buruk.
"Jika kepercayaan sudah hilang, mereka tidak akan kembali lagi ke digital. Reward atau hadiah tidak akan cukup untuk mengobati rasa tidak aman tersebut," tegasnya.
Oleh karena itu, BI menuntut para penyelenggara jasa pembayaran untuk tidak hanya fokus pada inovasi produk, tetapi juga pada aspek perlindungan. Filianingsih menggarisbawahi prinsip protection by design, di mana keamanan harus sudah dirancang sejak awal pengembangan sistem.
Sebagai langkah preventif, masyarakat juga diimbau untuk selalu waspada dengan prinsip "Kalau Ragu, Stop Dulu". Hal ini penting dilakukan guna menghindari pengambilan keputusan terburu-buru saat menerima pesan atau notifikasi transaksi yang mencurigakan.


