faktual.news – Menteri Keuangan Suahasil Nazara kini menjadi sorotan utama setelah mengisyaratkan peninjauan ulang terhadap perombakan posisi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Keputusan yang sebelumnya diambil oleh eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini berpotensi besar untuk dibatalkan, menciptakan ketidakpastian di kalangan ratusan pegawai Kementerian Keuangan.
Suahasil menegaskan bahwa pihaknya sedang menelaah secara mendalam seluruh mekanisme dan kebijakan yang telah berlangsung, termasuk proses pelantikan sejumlah pejabat yang sempat dilakukan secara hibrida. Ia juga aktif menghimpun pandangan dan masukan dari seluruh jajaran unit eselon I Kementerian Keuangan sebelum mengambil langkah definitif. "Kami sedang mendiskusikan, melihat proses serta aktivitas yang sudah terjadi," ungkap Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Suahasil, penetapan posisi pejabat di Kemenkeu bukanlah perkara sederhana. Prosesnya melibatkan serangkaian tahapan kompleks dan seringkali memerlukan koordinasi lintas unit eselon I guna memperkokoh kolaborasi dan keterpaduan kinerja. "Saya masih menunggu masukan dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena penunjukan pejabat itu memiliki jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," jelasnya. Evaluasi ini krusial untuk memastikan bahwa struktur pejabat yang terbentuk mampu mendukung sinergi optimal di Kemenkeu.
Wacana pembatalan perombakan ini mencuat setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto secara terbuka mengusulkan penundaan atau bahkan pembatalan mutasi pegawai. Bimo menemukan adanya sejumlah individu yang masuk dalam daftar rotasi tanpa melalui prosedur penilaian dan manajemen talenta yang baku. "Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa nama yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," kata Bimo seperti dikutip faktual.news.
Perombakan masif tersebut terjadi pada 10 September 2026 saat Purbaya masih menjabat sebagai bendahara negara. Ratusan pegawai mengalami perubahan posisi, dengan porsi terbesar di DJP dan DJBC. Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dan menunjuk Suahasil sebagai penggantinya. Bimo menilai, rotasi yang tidak sesuai prosedur itu memicu gejolak di kalangan internal, mengirimkan sinyal negatif kepada pegawai lain yang telah bersusah payah mengikuti tahapan seleksi.
Usulan pembatalan ini telah disampaikan kepada Menkeu Suahasil, dan Bimo mengaku mendapatkan respons positif terkait komitmen Suahasil dalam menerapkan manajemen talenta serta reformasi birokrasi. "Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," tutup Bimo. Keputusan akhir dari Suahasil kini sangat dinantikan, yang akan menentukan nasib ratusan pejabat serta arah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.
