Faktual.news – Pemerintah Indonesia kini tengah mengambil langkah tegas menyikapi fenomena mengkhawatirkan terkait hilangnya lahan produktif di tanah air. Indikasi alih fungsi lahan sawah yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar 554.615 hektare, menjadi perhatian serius di tengah upaya negara memperkuat ketahanan pangan nasional. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan menurunnya kapasitas produksi pangan jika lahan-lahan subur tersebut terus berubah menjadi kawasan non-pertanian.
Menanggapi temuan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Jakarta pada Rabu (11/11), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin langsung langkah strategis untuk mengusut tuntas persoalan ini. Pemerintah sepakat untuk segera membentuk tim khusus yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga guna melakukan investigasi mendalam.
Tim investigasi ini nantinya akan bekerja secara komprehensif untuk menelusuri berbagai aspek krusial. Fokus utama mereka mencakup pemeriksaan status perizinan lahan yang beralih fungsi, pengecekan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) saat proses alih fungsi terjadi, hingga mengidentifikasi jenis sawah apa saja yang terdampak. Hasil dari kajian mendalam ini akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan nyata, mulai dari kewajiban penggantian lahan oleh pihak terkait hingga penerapan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perlindungan terhadap lahan sawah produktif bukan sekadar masalah tata ruang, melainkan jantung dari strategi kemandirian pangan nasional. Menurutnya, jika laju alih fungsi lahan tidak segera dibendung, kapasitas produksi pangan nasional akan berada dalam ancaman besar. Ia menekankan bahwa kebijakan tata ruang harus dipastikan berpihak pada keberlanjutan produksi pangan demi masa depan bangsa.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menunjukkan progres positif dalam upaya proteksi lahan melalui penetapan LP2B. Data menunjukkan bahwa hingga 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional telah mencakup 6.463.007 hektare atau setara dengan 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) yang ada. Secara administratif, sebanyak 486 dari 509 kabupaten/kota di Indonesia telah berhasil memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen.
Meski demikian, tantangan masih ada di beberapa wilayah. Saat ini, tercatat tiga provinsi yang masih berjuang untuk memenuhi ambang batas minimal tersebut, yaitu Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten dengan 84,73 persen, dan Papua dengan 78,02 persen. Angka ini menunjukkan tren perbaikan, mengingat pada awal September 2026 masih terdapat tujuh provinsi yang belum memenuhi standar.
Sebagai langkah preventif ke depan, pemerintah juga mendorong percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) LP2B agar dapat segera diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus menyinkronkan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk menyelesaikan kesepakatan peta di 17 provinsi guna memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap selaras dengan upaya menjaga kedaulatan pangan.
