Faktual.news – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi kesehatan keuangan negara. Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan adanya potensi kerugian negara yang sangat besar akibat inefisiensi dan kebocoran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka yang disebut mencapai Rp480 triliun tersebut dinilai sebagai dana yang "hangus" begitu saja tanpa memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Temuan fantastis ini bukan sekadar asumsi tanpa dasar. Prabowo menjelaskan bahwa angka tersebut bersumber dari laporan yang ia terima langsung dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa. Berdasarkan data tersebut, dari total alokasi belanja barang dan jasa yang mencapai sepertiga dari keseluruhan APBN—atau sekitar Rp1.200 triliun—terdapat sekitar 40 persen anggaran yang dinilai tidak efektif atau terbuang sia-sia.
"Beliau (Kepala LKPP) menyampaikan bahwa sepertiga APBN kita dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, dihitung bahwa sekitar 40 persen hangus. Jika sepertiga APBN itu setara Rp1.200 triliun, maka 40 persennya adalah Rp480 triliun," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara Puncak HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Jika dikonversi ke mata uang asing, nilai kebocoran ini setara dengan hampir US$30 miliar. Prabowo menekankan bahwa besarnya angka yang terbuang ini menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam manajemen pengelolaan belanja pemerintah. Meski angka ini dapat memukul moral bangsa, ia optimis bahwa hal ini justru menjadi titik balik untuk melakukan perbaikan manajemen yang lebih transparan dan efisien.
Salah satu akar permasalahan yang disoroti adalah pola pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terfragmentasi atau terpisah-pisah oleh setiap pemerintah daerah. Prabowo memberikan ilustrasi nyata mengenai ketidakefisienan ini. Ia menyebutkan bahwa setiap provinsi, kabupaten, hingga kota seringkali melakukan pengadaan barang yang sama secara mandiri.
Sebagai contoh, setiap daerah membutuhkan bus, armada pemadam kebakaran, komputer, hingga obat-obatan untuk rumah sakit. Karena setiap daerah belanja sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi terpusat, harga yang dibayarkan untuk barang yang sama bisa sangat berbeda antar wilayah. Hal inilah yang menyebabkan harga beli menjadi jauh lebih mahal dibandingkan jika dilakukan melalui pengadaan skala nasional yang terintegrasi.
Lebih jauh lagi, Prabowo menyoroti bahwa secara keseluruhan, kekayaan Indonesia diperkirakan mengalami kebocoran hingga mencapai angka 30 persen. Persoalan kebocoran ini, menurutnya, menjadi penghambat utama dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB, seperti pengentasan kemiskinan (no poverty) dan penghapusan kelaparan (zero hunger).
"Setelah melihat angka-angka bangsa kita, ternyata banyak kebocoran. Kesimpulan para ahli ekonomi mengenai Indonesia adalah sekitar 30 persen kekayaan kita bocor. Artinya, 30 persen APBN kita bocor," tegas Presiden. Ia menekankan bahwa target besar pemerintah hanya bisa dicapai jika pengelolaan anggaran dan sumber daya negara dilakukan dengan jauh lebih ketat dan akuntabel.
