Faktual.news – Langkah besar diambil oleh industri perbankan syariah di wilayah Sumatera Utara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah memberikan lampu hijau terhadap rencana penggabungan atau merger antara dua Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yakni PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.
Keputusan strategis ini diambil sebagai upaya nyata dalam memperkuat struktur permodalan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi modal inti minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui konsolidasi ini, bank hasil penggabungan diharapkan memiliki daya saing yang lebih tangguh di tengah ketatnya persaingan industri keuangan saat ini.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menjelaskan bahwa inisiatif merger ini merupakan langkah proaktif dari kedua belah pihak. Menurutnya, penggabungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi untuk memperluas jangkauan wilayah usaha sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
"Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional," ungkap Triyoga dalam keterangan resminya. Ia juga menambahkan bahwa aspek tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan harus menjadi prioritas utama agar entitas baru ini tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sehat dan kompetitif.
Secara finansial, merger ini diprediksi akan membawa dampak positif yang signifikan. PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset perusahaan akan melonjak hingga melampaui angka Rp28 miliar setelah proses penggabungan selesai. Selain itu, modal inti bank diperkirakan akan berada di atas Rp6 miliar, dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang sangat kuat, yakni di atas 40 persen.
Dengan struktur modal yang lebih tebal, bank hasil merger ini memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengembangkan berbagai produk layanan keuangan. Fokus utama mereka mencakup optimalisasi teknologi informasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ekspansi layanan ditargetkan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas, termasuk hingga ke pelosok Kabupaten Mandailing Natal.
OJK menilai bahwa penguatan ini akan memberikan dampak multiplier bagi ekonomi lokal, terutama dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat luas dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara.
Meski persetujuan OJK telah turun melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026, proses merger ini belum sepenuhnya efektif. Langkah hukum selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Menteri Hukum terkait perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan.
Langkah konsolidasi ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah periode 2024-2027. OJK berkomitmen untuk terus mendorong transformasi industri perbankan agar lebih efisien, kompetitif, dan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
